Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Gayus yang Pilih Adnan Buyung

Kompas.com - 19/01/2011, 18:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum membantah tuduhan terpidana kasus korupsi pajak Gayus HP Tambunan bahwa Satgas yang menyarankan agar advokat Adnan Buyung Nasution menjadi kuasa hukumnya. Tuduhan tersebut dikatakan sebagai informasi yang tidak akurat.

"Benar bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian Satgas adalah Gayus perlu didampingi oleh advokat berintegritas yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar kasus mafia hukumnya terungkap tuntas. Karena itu, dalam pertemuan ketiga dengan Gayus, Satgas menyarankan tidak hanya Adnan, tetapi juga Bambang Widjojanto, Alex Lay, dan Taufik Basari. Adalah Gayus sendiri yang kemudian memutuskan untuk didampingi Adnan," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa (Ota), pada jumpa pers di Kompleks Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

Terkait tuduhan Gayus bahwa dia tidak pernah mengungkapkan asal muasal uang senilai Rp 50 miliar di safe deposit box, dan yang menyebutkan Bakrie Group adalah Satgas, Ota mengatakan, hal ini bertentangan dengan data dan fakta yang selama ini terungkap di publik.

"Adalah Gayus dan kuasa hukumnya (Adnan) dalam berbagai kesempatan, termasuk di pengadilan, yang menyebut tiga perusahaan, Kaltim Prima Coal, Arutmin, dan Bumi Resources, sebagai perusahaan yang telah menyuap dirinya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gayus, dalam pernyataannya setelah sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyebutkan bahwa Satgas memilihkan Adnan Buyung Nasution sebagai pengacaranya. Masih menurut Gayus, bahkan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana yang membawa istri dan mertuanya untuk menemui Buyung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com