Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Agama: Ini Gerakan Moral

Kompas.com - 19/01/2011, 15:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan tokoh lintas agama atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berlangsung Senin malam lalu di Istana. Akan tetapi, pertemuan yang berlangsung 4,5 jam dalam suasana interaktif itu masih menjadi perbincangan hingga Rabu (19/1/2011) ini.

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan,  misalnya, sangat menyayangkan pertemuan yang berlangsung tidak adil dan bersifat tertutup. Badan Pekerja mencatat tidak ada satu pun poin dari 19 kebohongan yang dinyatakan tokoh lintas agama dibantah kebenarannya oleh pemerintah dalam pertemuan tersebut.

"Rapat berlangsung sangat lama, hampir 4,5 jam, tapi tidak ada pendalaman tentang substansi. Mereka (pemerintah) hanya mendengar, lalu adu data. Terkesan pemerintah agak keliru menangkap substansi yang diajukan tokoh lintas agama. Diskusi tersbut terasa tidak mengalir dan mengambang," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Terkait dengan kebuntuan dalam pertemuan tersebut dan merespon antusiasme publik terhadap gerakan ini, khususnya yang terlihat langsung pada acara dengar pendapat publik pada 14 Januari 2011 di PGI Salemba, Badan Pekerja memutuskan untuk mendeklarasikan dan membuka Rumah Pengaduan Kebohohan Publik.

Langkah ini untuk menyosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat. "Rumah Pengaduan Kebohongan Publik ini merupakan gerakan moral dan bukan sebagai gerakan politik. Tidak ada kepentingan politik dan tidak ada konspirasi untuk menjatuhkan Presiden," tutur Jeirry dalam konfrensi pers di Maarif Institute, Jakarta, Rabu.

Rumah Pengaduan Kebohongan Publik ini dibuat untuk dapat membuka kanal-kanal aduan masyarakat sebagai aspirasi publik, mencoba menjawab keresahan masyarakat, dan mengikutsertakan masyarakat dalam program pemerintah.

Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah mengetahui apa yang dirasakan masyarakat. "Kesejahteraan masyarakat Indonesia secara lahir dan batin adalah tujuan dari gerakan ini. Tokoh agama khawatir kalau masyarakat kita (Indonesia) sudah dalam tahap putus asa terhadap bangsanya sendiri," kata anggota Dewan Pembina Maarif Institute, M Deddy Julianto, yang juga hadir dalam konfrensi pers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

    Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

    Nasional
    Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

    Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

    Nasional
    2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

    2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

    Nasional
    2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

    2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

    Nasional
    Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

    Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

    Nasional
    Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

    Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

    Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

    Nasional
    ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

    ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

    Nasional
    Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

    Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

    Nasional
    Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

    Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

    Nasional
    Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

    Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

    Nasional
    Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

    Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

    Nasional
    KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

    KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

    Nasional
    KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

    2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com