Kamis, 18 September 2014

News /

TAJUK RENCANA

Rabu, 12 Januari 2011 | 03:21 WIB

Kritik atas Kebohongan Publik   

Keresahan sejumlah tokoh agama mengawali tahun 2011 bukan tanpa alasan. Mereka menyuarakan keresahan umat. Pamrihnya kepentingan publik.

Oleh karena itu, pertemuan para tokoh agama yang digagas Maarif Institute, Senin (10/1), itu bermakna profetis. Di antaranya jauh dari muatan kepentingan politik praktis, kecuali sesuai dengan fungsi kenabian agama-agama menyuarakan apa yang dirasakan umat. Dan, justru dalam konteks fungsi itu, seruan mereka sah secara etis dan moral, sepantasnya mendapatkan perhatian.

Seruan profetisnya jelas. Pemerintah melakukan kebohongan-kebohongan publik, menyitir istilah Ahmad Syafii Maarif. Kekuasaan atas nama rakyat dikelola tidak terutama untuk kebaikan bersama. Seruan itu terdengar sarkastis yang menggambarkan gentingnya keadaan. Kebohongan tidak saja dilakukan eksekutif, tetapi juga yudikatif dan legislatif—tiga lembaga negara demokratis.

Peristiwa aktual-heboh pelantikan terdakwa kasus korupsi Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar dan penanganan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan sekadar dua contoh. Legalitas pelantikan berbenturan dengan rasa keadilan publik. Kasus pelesir Gayus ke Bali, Makau, dan entah ke mana lagi mungkin hanya aberration (penyimpangan) kasus raksasa masalah mafia pajak.

Dua contoh di atas merupakan puncak gunung es sikap dasar (optio fundamentalis) tidak jujur, tertutup praksis politis yang menafikan kebaikan bersama sebagai acuan berpolitik. Media massa sudah nyinyir menyampaikan praksis kebohongan yang seolah-olah majal berhadapan dengan kerasnya batu karang nafsu berkuasa.

Begitu liat-rakusnya kekuasaan sampai kebenaran yang menyangkut data pun dinafikan. Kebohongan demi kebohongan dilakukan tanpa sadar sebagai bagian dari praksis kekuasaan tidak prorakyat. Jati diri sosiologi praktis para tokoh agama adalah menyuarakan seruan profetis, representasi keresahan dan keprihatinan umat. Kita tangkap dalam ranah itulah kritik atas kebohongan publik para tokoh agama. Hendaknya disikapi sebagai seruan profetis, seruan mengingatkan rakusnya kekuasaan, dan ajakan elite politik kembali kepada jati diri sebagai pelayan masyarakat.

Kritik atas kebohongan niscaya disampaikan semata- mata karena rasa memiliki atas masa depan negeri bangsa ini. Seruan mereka tidak dengan maksud mengajak berevolusi, tetapi menyuarakan nurani etis-moralistis. Mereka pun tidak bermaksud membakar semangat revolusioner, tetapi penyadaran bersama tentang gawatnya keadaan. Suara kenabian mengajak laku otokritik, bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi. Bahwa kekuasaan atas mandat rakyat perlu dikelola untuk bersama-sama maju.

Pluralitas Indonesia sebagai realitas yang sudah niscaya perlu terus dikembangkan, dimanfaatkan sebagai sarana memajukan rakyat. Sekaligus menghentikan ”patgulipat” apologetis atas nama rakyat. Rakyat seharusnya menjadi titik pusat dan batu penjuru atas praksis kekuasaan.


***

Perekonomian Vietnam Tersendat

Bahaya korupsi dan inefisiensi semakin dirasakan sebagai faktor penghambat percepatan proses pembangunan ekonomi Vietnam.

Pernah disebut-sebut sebagai salah satu calon macan Asia, perekonomian Vietnam kini berada di bawah tekanan berat. Angka inflasi tahun lalu, misalnya, mencapai 11,8 persen, sementara defisit perdagangan mencapai 12 miliar dollar AS dan defisit anggaran 7,4 persen atau melampaui perkiraan semula 6,2 persen.

Gambaran kerapuhan ekonomi semakin terlihat jelas dalam nilai tukar mata uang dong yang didevaluasi sampai tiga kali dalam 14 bulan terakhir. Sebagai dampaknya, masyarakat memburu dollar dan emas karena tidak terlalu percaya lagi kepada dong.

Guncangan ekonomi bahkan membuat oleng kelompok galangan kapal Vinashin yang menjadi salah satu andalan industri bangsa itu. Galangan kapal itu memiliki utang 4,4 miliar dollar AS dan gagal mencicil utangnya kepada kreditor internasional, bulan lalu. Kegagalan Vinashin, sebagai perusahaan negara, telah memberikan dampak negatif atas tingkat kepercayaan terhadap sejumlah perusahaan negara yang semula diharapkan sebagai lokomotif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Ancaman kebangkrutan Vinashin tidak terlepas dari manajemen pemerintahan yang tidak efisien dan korup di bawah sistem totalisasi dan sentralisasi komunisme. Perkembangan di Vietnam sekaligus memperlihatkan potret berbeda dengan China meski sama-sama menganut satu sistem partai, Partai Komunis.

Para pemimpin Partai Komunis di China justru berada di garis depan dalam kampanye memberantas korupsi dan menegakkan efisiensi. Pengalaman China memperlihatkan, pertumbuhan ekonomi melesat dengan cepat sejak praktik korupsi mulai diberantas secara serius dan tata kelola pemerintahan bersih dijalankan.

Bagaimanapun kejahatan menjadi faktor penghambat paling berat bagi kemajuan ekonomi dan bisa menjadi sandungan berbahaya menuju jurang kebangkrutan negara dan bangsa. Vietnam atau Indonesia tidak bisa melesat maju dalam pertumbuhan ekonomi jika terus disandera oleh praktik korupsi yang merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Upaya pemberantasan korupsi masih sebatas retorika, belum memperlihatkan keseriusan.

Para analis berkesimpulan, praktik korupsi dan inefisiensi tidak hanya menghambat, tetapi juga mengancam kemajuan ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam kini berjuang keras untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 7 persen per tahun. Kongres lima tahunan Partai Komunis yang diadakan pekan ini akan dijadikan ajang mengevaluasi perekonomian, tetapi tampaknya jauh lebih penting bagaimana mencari terobosan bagi pembangunan yang lebih cepat, bebas korupsi, dan lebih efisien.


Editor :