Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah 10 Tantangan Indonesia pada 2011

Kompas.com - 10/01/2011, 11:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Ketika membuka rapat kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan 10 tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2011. Apa sajakah?

1. Presiden mengingatkan, dunia kini tengah mengalami inflasi. Harga pangan dan minyak dunia pun diperkirakan meningkat. Presiden meminta pemerintah mengantisipasi hal ini. Jika tidak, diperkirakan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia akan meningkat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola secara pruden dan berkesinambungan tengah menghadapi masalah, yaitu tingginya angka subsidi. Selain itu, perbelanjaan modal juga dinilai belum optimal sehingga pertumbuhan belum mencapai titik optimal.

3. Masih kurangnya infrastruktur, termasuk listrik. Padahal, kata Presiden, infrastruktur dan listrik diperlukan untuk pembangunan.

4. Presiden menilai masih adanya hambatan terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama di bidang perizinan dan kepastian hukum. Atas hal ini, Presiden meminta DPR, DPRD, pengadilan negeri dan tinggi, kepolisian, serta pihak terkait lainnya agar memberikan kepastian hukum.

5. Berbagai penyimpangan dan korupsi terus terjadi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini termasuk di sektor perpajakan. Presiden meminta agar sektor perpajakan diberikan perhatian. Pasalnya, jika pajak berkurang, penerimaan negara ikut berkurang. Ketika pengeluaran negara meningkat, sementara pendapatan berkurang, kondisi ini mendorong pemerintah untuk berutang.

6. Sejumlah praktik usaha pertambangan dan kehutanan yang masih merusak lingkungan terus terjadi. Presiden pun meminta kepala daerah bersikap lebih keras terhadap perusahaan tambang yang lalai.

7. Fenomena politik uang (money politics) tampak berkembang. "Ini lonceng kematian bagi demokrasi. Jika dibiarkan, ini akan mencederai demokrasi dan martabat bangsa," katanya.

8. Sejumlah kewajiban pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan

9. Perlindungan dan bantuan terhadap tenaga kerja Indonesia masih kurang, baik dari daerah, pusat, dan luar negeri.

10. Presiden menilai sejumlah pemerintah daerah dan jajaran pemerintah pusat belum memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam mengatasi bencana alam. "Padahal daerah kita masih rawan dengan bencana," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com