Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Beri Catatan "Keberhasilan" SBY

Kompas.com - 10/01/2011, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kritik dan catatan atas kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikannya dalam orasi politik pada peringatan HUT Ke-38 PDI-P di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011).

Mega menyoroti, gambaran kesuksesan pembangunan lebih sering ditampilkan melalui keberhasilan statistik makro-konomi. "Kita juga bisa menyaksikan bagaimana lambannya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah peningkatan secara dramatis anggaran yang disediakan untuk itu. Itukah yang dimaksud dengan keberhasilan?" ujar Presiden kelima RI ini di hadapan kader dan simpatisan PDI-P serta para tokoh partai politik, termasuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurutnya, data statistik yang sering ditonjolkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, kata Mega, seharusnya mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar.

"Kenaikan harga sudah melebihi daya beli rakyat. Bahkan untuk kesekian kalinya, rakyat menjadi korban hanya untuk sekadar mendapatkan makan," ujarnya.

Mega mengingatkan, pemerintah harus memberi perhatian dan mencegah kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah pekan lalu. Alokasi anggaran triliunan rupiah, dikatakannya, seharusnya bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

"Sudah saatnya kita hentikan pameran keberhasilan indikasi makro-ekonomi dan menggantikannya dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan rakyat agar terjamin kebutuhan dasar rakyat," kata Mega.

Anggaran negara dinilainya lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur negara ketimbang untuk kepentingan publik.

Mega juga menyoroti impor barang yang dianggapnya dijadikan "dewa" oleh pemerintah dan membiarkan ketergantungan sumber pembiayaan APBN dari pinjaman luar negeri. "Oleh karena itu, hentikan pengungkapan keberhasilan statistikal," tegasnya.

Pengelolaan ekonomi, menurut Mega, juga belum menciptakan sistem yang membangun fondasi kemandirian. Dalam pandangannya, mewujudkan keberdikarian ekonomi tidak bisa ditunda lagi.

"Saya tidak antiasing, namun marilah kita letakkan skala prioritas pengabdian pada kepentingan nasional," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com