Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Hakim Gayus Mengaku Tak Terima Uang

Kompas.com - 26/11/2010, 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Widiatmoko dan Haran Tarigan, dua hakim anggota yang menyidangkan kasus Gayus Halomoan Tambunan di Pengadilan Negeri Tanggerang, mengaku tidak menerima uang dari Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim sekaligus ketua Pengadilan Negeri Tanggerang.

"Tidak ada sama sekali," kata Bambang saat bersaksi di sidang terdakwa Haposan Hutagalung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2010).

Haran ketika bersaksi tidak ditanyakan apakah menerima uang dari Asnun. Ketika ditanya di luar sidang, Haran juga mengaku tidak menerima uang dari Asnun. Seperti diketahui, Asnun didakwa menerima suap senilai 40.000 dollar AS dari Gayus. Suap itu diberikan di rumah dinas Asnun saat satu jam menjelang pembacaan vonis.

Dikatakan Haran, hasil musyawarah majelis hakim, Gayus memang harus divonis bebas lantaran fakta di persidangan tidak ditemukan adanya tindak pidana penggelapan senilai Rp 370 juta. Hanya pasal itu yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Adapun pasal pencucian uang tidak dituntut lantaran menurut JPU tidak terbukti.

"Unsur-unsurnya tidak terbukti dihubungkan dengan saksi-saksi. Waktu itu ada 15 saksi, 5 saksi yang dibacakan berita acara pemeriksaanya. Dari 10 yang diperiksa tidak tahu soal uang, tidak tahu menahu semua. Barang bukti tidak cukup mendukung dakwaan. Uangnya yang Rp 370 juta masih ada di rekening. Kalau kalian hakimnya mau hukum begitu," jelas dia.

Ketika dimintai tanggapan pernyataan sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Deny Indrayana, saat bersaksi bahwa penyidik Bareskrim Polri harus mengusut keterlibatan hakim anggota, Harlan menjawab, "Kalau ada bukti silahkan saja."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com