Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas dan KPK Bahas Kasus Gayus

Kompas.com - 26/11/2010, 09:58 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pada hari ini, Jumat (26/11/2010), akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas kasus mafia pajak, Gayus HP Tambunan. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, rencananya pertemuan antara pihaknya dan Satgas akan dilakukan siang nanti.

"Pertemuan dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB," ungkap Johan kepada wartawan via pesan singkat.

Belum diketahui siapa yang mewakili KPK dalam pertemuan tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana ketika diwawancarai wartawan di Hotel Borobodur, Jakarta, Kamis (25/11/2010), mengungkapkan, pihaknya berencana akan menyambangi KPK, pada hari Jumat, untuk membahas pengambilalihan kasus Gayus Tambunan ke KPK.

Kasus Gayus sendiri berisi berbagai aspek pelanggaran hukum, di antaranya dugaan suap kepada oknum pegawai Dirjen Pajak, termasuk Gayus, yang ditujukan oleh perusahaan-perusahaan pengemplang pajak.

Baru-baru ini Gayus kembali membuat sensasi pemberitaan setelah dirinya tertangkap basah sedang menonton sebuah pertandingan tenis internasional di Nusa Dua, Bali, padahal ia tengah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sembilan petugas Rutan Mako Brimob, termasuk Kepala Rutan Mako Brimob, pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah ditemukan indikasi menerima suap dari Gayus, untuk mengizinkannya meninggalkan Rutan guna pelesiran ke Bali.

Berkas kasus ini, kini sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan guna disiapkan penuntutan hukuman terhadap para tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com