Kemhan Berjuang Tambah Dana Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pertahanan hingga kini masih terus berjuang untuk mendapatkan tambahan dana menutup kekurangan anggaran perawatan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kekurangannya mencapai Rp 57 triliun dari total kebutuhan Rp 157 triliun, di luar alokasi anggaran belanja rutin pegawai.

Padahal, kemampuan pemerintah untuk pemenuhan anggaran perawatan dan pengadaan alutsista selama lima tahun tersebut baru Rp 100 triliun. Kementerian Pertahanan berharap sebagian dana dari devisa negara sebesar 78 miliar dollar Amerika Serikat dapat disetujui Kementerian Keuangan untuk menutup kekurangan dana tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat ditanya pers seusai menghadiri penganugerahan Cinta Karya Anak Bangsa di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (29/9/2010).

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, total kebutuhan dana untuk perawatan dan pengadaan alutsista mencapai Rp 157 triliun. Akan tetapi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya mengalokasi dana Rp 100 triliun. Berarti, kami harus menutup kekurangan sampai Rp 57 triliun lagi," tandas Purnomo.

Menurut Purnomo, pihaknya berharap devisa negara sebesar 78 miliar dollar AS bisa dialokasikan untuk menutup kekurangan dana Rp 57 triliun. "Akan tetapi, kita harus menunggu persetujuan Pak Agus (Menteri Keuangan Agus Martowardojo) dulu. Sekarang ini kami terus berjuang," tambahnya.

Purnomo juga berharap, perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih pesat lagi sehingga bisa menambah penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Akhirnya, alokasi anggaran alutsista bisa bertambah lagi, di luar anggaran rutin," lanjut Purnomo.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir mengatakan, pihaknya memuji terobosan yang dilakukan pemerintah mencari alternatif pendanaan dengan membuka ruang sindikasi dari perbankan dalam negeri.

"Jadi, meskipun dengan kredit ekspor (KE) pun, kami tidak khawatir. Apalagi dengan jaminan pemerintah di APBN. BRI memang ikut mengambil (berpartisipasi) cukup besar. Karena, kan, ada jaminan itu. Angkanya saya agak lupa, kalau tidak salah di atas Rp 2-Rp 3 triliun dari BRI," jelasnya.   

Jamin transparan   

Lebih jauh, mengenai transparansi anggaran perawatan dan pengadaan alutsista, Purnomo menjanjikan akan lebih baik lagi, terutama saat menjadi Menhan sekarang. "Saya membuatnya berlapis-lapis pengawasannya, yaitu mulai dari angkatannya sendiri, markas besar TNI, sampai kepada kementerian," jelasnya.

Dikatakan Purnomo, proses pengadaan alutsista dimulai dari pengguna alutsista-nya sendiri, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. "Dari pengguna naik ke kita, yaitu ke Tim Evaluasi Pengadaan Barang. Sekarang saya tambah satu saringan lagi, yaitu satu tim khusus yang harus betul-betul bertugas untuk meneliti agar benar-benar bersih," katanya lagi.

"Di tingkat menteri pun masih ada dua evaluasi lagi, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan dan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, jangan khawatir," demikian Purnomo.