Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BURT "Kekeuh" Gedung Baru untuk Rakyat

Kompas.com - 03/09/2010, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — "Serangan" terus dilancarkan atas rencana DPR membangun gedung baru yang memakan anggaran hingga Rp1,6 triliun. Penolakan tak hanya dari luar, tetapi juga dari internal Dewan.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), M Arwani Thomafi, bersikukuh pembangunan gedung ini sangat dibutuhkan. Ia membantah pendapat bahwa gedung itu hanya untuk memenuhi hasrat kemewahan para wakil rakyat.

Armani mengklaim gedung baru diperuntukkan bagi rakyat. "Kami membantah bahwa DPR ingin bermewah-mewah. Pembangunan gedung untuk penguatan demokrasi. Gedung baru DPR juga untuk rakyat," kata Armani dalam diskusi "Gedung Baru Buat Siapa?" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Menurut Armani, penguatan fungsi dan kinerja Dewan bisa didukung dengan adanya gedung yang memadai dan memenuhi kebutuhan anggota.

Ke depan, anggota DPR akan mendapatkan tambahan staf ahli hingga 5 orang dan 1 asisten pribadi. Saat ini, setiap anggota didampingi satu staf ahli dan satu asisten pribadi. "Gedung yang sekarang sudah overcapacity," ujarnya.

Armani juga membantah rumor gedung baru dilengkapi fasilitas spa dan kolam renang. Ia justru mencurigai ada upaya melemahkan Dewan dengan mementahkan rencana-rencana pengembangan yang akan dilakukan.

"Gedungnya bukan gedung rekreasi. Saya curiga, apakah ada desain agar setiap ada rencana DPR dimentahkan dengan sesuatu yang kontroversial. Gedung ini dibangun sesuai peruntukan gedung parlemen," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com