Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Pergeseran yang Ubah Kiblat

Kompas.com - 16/07/2010, 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa tidak ada perubahan arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi menyusul banyaknya gempa bumi yang terjadi di Indonesia.

"Berkaitan tentang isu adanya pergeseran lempeng bumi Indonesia akibat gempa bumi yang keluar dari dosen ITS, setelah kita konfirmasi ke lembaga terkait seperti Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), itu tidak benar," ujar Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub, di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2010).

Menurut informasi yang diterima Aminudin, posisi Indonesia terhadap Kabah yang menjadi patokan kiblat tidak akan bergeser meskipun terjadi gempa bumi, kecuali gempa tersebut berlangsung selama ratusan tahun. Namun, gempa ratusan tahun tersebut, kata Aminudin, hanya akan menggeser posisi Indonesia sebesar 7 sentimeter. "Kalaupun terjadi pergeseran, tidak signifikan," katanya.

Penyempurnaan fatwa arah kiblat yang dilakukan MUI, menurut Aminudin, tidak berhubungan dengan hal tersebut. Penyempurnaan fatwa yang semula menyebutkan arah kiblat ke barat kemudian disempurnakan menjadi arah barat laut sesuai dengan posisi kawasan masing-masing, kata Aminudin, dilatarbelakangi perkembangan teknologi seperti GPS yang dapat mengukur arah kiblat secara akurat.

"Banyak masjid kita yang kurang menggunakan science. Itu lebih karena banyak masjid di Indonesia yang dibangunnya sejak dulu, akurasi kiblatnya kurang," kata Aminudin.

Atas dasar itulah, MUI mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan fatwa arah kiblat yang disempurnakan tersebut. Menurut Aminudin, masyarakat dapat menentukan arah kiblat (arah barat) dengan menggunakan berbagai alat atau metode, seperti menggunakan kompas dan GPS.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa MUI mengubah arah kiblat melalui fatwa yang baru dikeluarkannya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Hasanuddin menegaskan bahwa dengan fatwa baru (No 5, bulan Agustus), MUI mempermudah masyarakat dengan memberikan pilihan untuk menentukan arah kiblat lurus ke barat, atau miring ke arah barat laut dengan derajat kemiringan yang disesuaikan posisi kawasan masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com