Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Infotainment Mesti Berbenah

Kompas.com - 10/07/2010, 01:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring meminta para pekerja infotainment memperbaiki tayangannya dengan memberikan kabar yang berimbang dan tidak provokatif.

"Saya mengimbau supaya memberikan berita yang berimbang," kata Tifatul setelah peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/7/2010) malam.

Infotainment adalah kependekan dari information and entertainment, program berita mengenai dunia hiburan dan selebritas. Tifatul mengatakan hal itu ketika diminta tanggapan tentang salah satu hasil rapat koordinasi nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Bandung yang menyatakan infotainment sebagai tayangan bukan berita.

KPI melontarkan wacana itu terkait banyaknya pengaduan masyarakat yang kecewa dengan tayangan infotainment. Sebagian besar laporan itu menyatakan infotainment bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

Awalnya, infotainment masuk dalam kategori berita. Namun, KPI akhirnya menemukan berbagai bentuk pelanggaran prinsip jurnalistik dalam setiap tayangannya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi nasional KPI memunculkan wacana bahwa infotainment bukan berita. Rencananya, KPI akan bertemu dengan Dewan Pers untuk membahas hal itu.

Tifatul menjelaskan, sikap KPI adalah sikap sebuah lembaga yang tentu didasarkan pada penelitian yang mendalam. Dia mempersilakan KPI untuk terus menangani hal itu, asal sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pemerintah tidak bisa turut campur ke dalam KPI," kata Tifatul.

Politisi PKS itu meminta infotainment mengartikan rekomendasi KPI itu sebagai bahan untuk memperbaiki diri.

Menurut dia, infotainment harus memenuhi kaidah jurnalistik jika ingin disebut sebagai tayangan faktual atau berita. "Jangan sikapnya dalam tanda kutip mengadu domba, jangan memprovokasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com