Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Pluralis Sambut Positif Sikap PKS

Kompas.com - 22/06/2010, 15:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil Musyawarah II Partai Keadilan Sejahtera yang memutuskan bahwa partai dakwah tersebut menjadi partai terbuka disambut positif tokoh pluralis.

Tokoh Nadhlatul Ulama, Slamet Effendy Yusuf, mengatakan, keputusan tersebut merupakan transformasi sebuah partai politik. Terlepas dari apakah keputusan tersebut merupakan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara majemuk atau hanya sekadar strategi meraih lebih banyak suara, Slamet menyambut positif.

"Untuk membesarkan diri, parpol memang tidak bisa eksklusif, harus inklusif. PKS memang harus menyatu dengan tujuan politik nasional, yaitu demokrasi. Demokrasi mengajarkan kebebasan dan kesetaraan. Pada tingkat kesetaraan, maka anggota parpol harus lebih plural," ujar Slamet pada diskusi yang digelar Gerakan Peduli Pluralisme di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Selasa (22/6/2010).

Di tempat yang sama, Pdt Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia juga mengatakan menyambut hangat keputusan tersebut. Dikatakannya, keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ideologi fundamentalisme sudah tidak laku lagi di masyarakat.

"Jadi, tidak ada pilihan lain, kalau mau menjadi besar, memang harus bergeser ke tengah. Terbukti, walaupun Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, parpol Islam tidak mampu menjadi partai terbesar dari pemilu ke pemilu. Ini adalah langkah strategis," katanya.

Sebaliknya, Ustaz Masdar F Masudi dari NU mengajak masyarakat untuk lebih bersikap skeptis dengan keputusan tersebut. Dirinya menilai keputusan tersebut lebih didasarkan pada kalkulasi politik ketimbang kesadaran bahwa Indonesia negara majemuk.

"Kami dalam tanda tanya besar, apa PKS sungguh-sungguh atau sekadar kalkulasi politik. Dalam konsiderasinya menjadi partai terbuka, PKS menekankan bahwa dirinya ingin bisa tampil sebagai partai tiga besar. Konsideran ini sangat menonjol. Tentu, untuk menjadi tiga besar, PKS harus bisa menyedot sebanyak mungkin suara anak bangsa," ujarnya.

Ditambahkannya, sikap skeptis masyarakat dapat mendorong PKS untuk lebih membuktikan dirinya benar-benar pluralis, bukan sekadar jargon belaka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com