Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wow! Gayus Mengaku Beri Suap Rp 5 Miliar

Kompas.com - 02/06/2010, 10:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dalam kasus mafia pajak, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan Tambunan, mengaku telah menyetor uang suap kepada oknum Polri, jaksa, hakim, dan pengacaranya masing-masing Rp 5 miliar.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Khusus Anti Mafia Hukum (Tim Independen) Brigjen (Pol) Matius Salempang saat rapat dengar pendapat antara Polri dan Komisi III DPR, semalam (Selasa, 1/6/2010). Pertemuan itu membicarakan proses penyidikan kasus mafia hukum Gayus.

Matius menjelaskan, pengakuan suap itu diterima pihaknya dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Suap itu diberikan mulai dari tahap penyidikan kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang menjerat dia di Bareskrim Polri hingga vonis bebas di Pengadilan Negeri Tangerang.

Setelah itu, kata Matius, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membentuk tim khusus (tim independen) pada 25 Maret 2010. Tim lalu meneliti berkas perkara Gayus dan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dalam rekening Gayus yang dilaporkan PPATK. "Kami menerima dan mendengar copy CD rekaman pernyataan Gayus Halomoan Tambunan di hadapan Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa," ujar Matius.

Setelah itu, papar Kepala Polda Kalimantan Timur itu, tim kemudian memeriksa saksi-saksi. Pihak yang telah diperiksa dari Satgas Anti Mafia Hukum empat orang, penyidik 12 orang, jaksa empat orang, hakim dua orang, dan pihak lain yang terkait kasus Gayus 29 orang.

Seperti diberitakan, Polri telah menetapkan delapan tersangka dalam mafia kasus senilai Rp 25 miliar, yakni Gayus, Andi Kosasih, pengacara Haposan Hutagalung, Sjahril Djohan, Alif Kuncoro, Lambertus, Hakim Muhtadi Asnun, serta dua penyidik, Komisaris Arafat dan Ajun Komisaris Sri Sumartini. Belum ada tersangka dari pihak kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com