Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robert Tantular 'Ngaku' Rugi Rp 1 Triliun

Kompas.com - 24/05/2010, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Akibat diproses hukum, pemegang saham mayoritas Bank Century, Robert Tantular, mengaku rugi hingga Rp 1,055 triliun. Demikian diungkapkan Robert melalui kuasa hukumnya, T Triyanto, saat membacakan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/5/2010).

Dalam perkara itu, Robert selaku penggugat melayangkan gugatan kepada Jusuf Kalla, Kapolri, dan Jaksa Agung selaku tergugat I, II, dan III, yang telah memproses hukum dirinya.

“Bahwa perbuatan sewenang-wenang dari tergugat I (Jusuf Kalla), tergugat II (Kapolri), dan tergugat III (Jaksa Agung) tersebut telah menimbulkan kerugian materiil," kata Triyanto.

Selain itu, Robert juga mengalami tekanan psikis pada saat ditangkap, ditahan, dan diisolasi serta saat menjalani proses hukum yang berkepanjangan.

Kerugian materiil yang dialami Robert, kata Triyanto, sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II. Dengan proses hukum itu, Robert tidak bisa lagi menjalankan bisnis usaha dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 500 juta setiap bulannya.

"Surat pemblokiran atas aset dan rekening pribadi maupun perusahaan milik penggugat (Robert Tantular) yang menyebabkan penggugat tidak lagi dapat menggunakan aset dan kekayaan tersebut untuk kehidupan dan harus berutang setiap bulannya Rp 50 juta," jelasnya.

Tidak hanya itu, Triyanto juga menyampaikan perincian kerugian immateriil berupa adanya tekanan psikis selama penggugat ditangkap, ditahan, diisolasi, dan menjalani proses hukum yang berkepanjangan, serta rusaknya nama baik dan citra penggugat lantaran dituduh merampok.

"Besarnya kerugian immateriil diukur dari status dan kedudukan penggugat selaku bankir dan pengusaha besarnya Rp 1 triliun," jelas Triyanto.

Lebih lanjut, Triyanto menambahkan, gugatan yang diajukan oleh kliennya tersebut semata-mata untuk mencari kebenaran dan keadilan agar ganti kerugian secara materiil dan immateriil tidak membebani APBN, Robert Tantular merasa cukup jika para tergugat hanya membayar Rp 1.

Robert Tantular juga meminta agar PN menghukum dan memerintahkan agar para tergugat membuat pernyataan maaf pada enam media cetak dengan ukuran setengah halaman dan tujuh media elektronik selama tujuh hari berturut-turut.

Lebih daripada itu, tambah Triyanto, Robert juga menginginkan agar perkara Robert Tantular di Mabes Polri yang saat ini sudah ada lima berkas dengan sangkaan pencucian uang, penipuan, penggelapan, pidana perbankan, dan pemalsuan dokumen segera masuk pengadilan dengan menjadi satu berkas saja.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kiranya majelis hakim memeriksa dan memutus perkara berkenan dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya," tandasnya. (Tribunnews/Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com