Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Tjahjo, Mega Tambah Beban Partai

Kompas.com - 09/04/2010, 13:02 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Banyak pihak kecewa dengan komposisi kepengurusan DPP PDI-P periode 2010-2015. Formasi karya Megawati Soekarnoputri ini tidak memuaskan karena dinilai tak mampu memenuhi cita-cita transformasi seperti yang terkandung dalam pidato Mega di pembukaan Kongres III PDI-P.

Apalagi dengan memasukkan nama Tjahjo Kumolo dan Emir Moeis dalam susunan kepengurusan. Pasalnya, keduanya diduga terlibat dalam kasus traveller's cheque Miranda Goeltom. "Itu yang saya kira tidak terlalu sensitif bagi Mega untuk melihat ini," ujar pengamat politik dari UGM, Ari Dwipayana, Jumat (9/4/2010).

Menurutnya, kasus traveller's cheque Miranda Gultom sudah menjadi sorotan publik. Seharusnya Mega bisa menjadikan kasus yang melibatkan cukup banyak elite PDI-P itu sebagai momentum untuk merestorasi citra partai. Momen itu bisa dicapai dengan memilih orang-orang yang bersih menurut publik.

"Kalau dia pilih orang yang punya kaitan diduga dengan kasus korupsi itu kan menjadi beban baru. Bebannya semakin besar karena harus menghadapi persepsi publik terkait citra," katanya. "Itu kan kerja tambahan meski dia tidak langsung terlibat, dia kan harus menghadapi opini," tambahnya lagi.

Ari melihat Mega sebenarnya sudah cukup akomodatif terhadap aspirasi internal dengan memilih orang-orang yang sekarang duduk dalam kepengurusan. Sayangnya, sikap menyenangkan pihak internal ini ternyata sulit melawan persepsi publik. "Dia bisa memenuhi keinginan daerah, sangat akomodatif, jamin kepentingan internal, tapi dia kan juga berkepentingan pada menciptakan citra baru PDI-P dan harapkan PDI-P punya pengurus yang bisa membangun image baru," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com