Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Polisi "Bloon", Johnson Panjaitan Akan Dipanggil

Kompas.com - 24/03/2010, 18:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang telah menghina institusi Polri, salah satunya adalah penasihat hukum Indonesian Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang mengatakan, Johnson telah menghina institusinya dengan mengucapkan bahwa Polri bloon (bodoh) saat siaran langsung di salah satu televisi. Kepolisian telah memiliki rekaman video perkataan Johson itu.

"Misalnya, narasumber mengatakan Polri, bukan lagi menunjuk oknum, (dengan kata) bloon. Kita akan meminta pertanggungjawaban, dalam kapasitas apa dia menyampaikan pernyataan tersebut," ucap dia di Mabes Polri, Rabu (24/3/2010).

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan agar semua pihak membedakan antara oknum dan institusi Polri. Kepala Polri meminta agar nama baik dan kehormatan Polri dijaga dengan tidak melibatkan perbuatan oknum dengan intitusi.

Adapun Johnson menyatakan siap menghadapi langkah yang akan diambil oleh Polri. "Silakan saja. Ini persis dengan polisi Orde Baru. Pokok persoalan enggak dijawab, tapi diserang dengan pencemaran nama baik," ungkapnya melalui telepon kepada Kompas.com.

Menurut Johnson, ia dan publik mempertanyakan kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Langkah Polri dalam penanganan korupsi bertolak belakang dengan prestasi dalam penanganan terorisme di Indonesia.

"Bahkan berhasil mendeteksi calon teroris. Tapi kok masalah Andi Kosasih enggak jelas. Apakah bidang teroris dengan bidang yang lain (korupsi) berbeda? Seharusnya polisi lebih cerdas," ucap Johnson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com