Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Tingkat Kekerasan di Aceh Tinggi Saat Pemilu 2009

Kompas.com - 23/03/2010, 09:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan keterlibatan Korps Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atas pembunuhan bermotif politik pada pemilu 2009, mengingatkan akan tingginya tingkat kekerasan pada masa itu di negeri Serambi Mekkah. Hal itu diungkapkan Direktur Program Imparsial, Al Araf, Selasa (23/3/2010), kepada Kompas.com.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh militer atau bukan. "Soal dugaan Kopassus terlibat, kami belum bisa mengkonfirmasi. Tetapi, dalam Pemilu 2009 terjadi tingkat eskalasi kekerasan cukup tinggi di Aceh. Itu disebabkan adanya pertarungan kekuasaan yang cukup tinggi," ujar Al.

Tingginya pertarungan kekuasaan, berdasarkan catatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal Aceh, kutip Al, kemungkinan besar menjadi pemicu sejumlah tindak kekerasan. "Hasil data forum LSM di Aceh, kalau tidak salah terjadi lebih dari 30 kasus kekerasan. Dari sini, yang bisa kita konfirmasikan adalah bahwa tindak kekerasan saat pemilu memang tinggi di Aceh," ujar dia.

Berbagai tindakan kekerasan yang terjadi, berdasar catatan Imparsial, berupa tindakan intimidasi, pemukulan, hingga pembunuhan. "Kalau saya tidak salah, ada satu atau dua orang eks GAM yang dibunuh saat itu," katanya. Siapa pelakunya, hal itu belum bisa dikonfirmasikan hingga saat ini.

Tulisan investigatif wartawan Amerika Serikat, Allan Nairn, yang dimuat di blognya menyebutkan bahwa ada indikasi keterlibatan Kopassus dalam sejumlah pembunuhan yang menewaskan beberapa aktivis Aceh saat Pemilu 2009 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com