Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Keberhasilan Program 100 Hari Sebesar 99 Persen Lebih

Kompas.com - 04/02/2010, 07:09 WIB

 

CIANJUR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan instruksi presiden untuk menindaklanjuti hasil pembahasan kelompok kerja dalam rapat kerja pemerintah selama dua hari dan hasil program 100 hari pemerintah. Inpres akan diterbitkan dalam waktu dua pekan ke depan.

Demikian disampaikan Presiden ketika menutup Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010) malam. Penutupan raker dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, semua menteri, dan gubernur se-Indonesia.

”Hasil raker ditambah dengan hasil evaluasi 100 hari segera dituangkan dalam inpres untuk ditindaklanjuti agar bisa dilaksanakan segera. Dalam waktu dua minggu, sudah diterbitkan,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, pada tiga bulan mendatang akan digelar lagi raker sejenis untuk mengevaluasi pelaksanaan inpres yang diterbitkan sebelumnya. ”Raker itu akan mengevaluasi apakah inpres yang dikeluarkan bisa ditindaklanjuti dan bisa dicapai sasaran waktunya dengan tepat,” kata Presiden.

Presiden juga mengharapkan semua gubernur melakukan kegiatan yang sama, mengajak bupati dan wali kota untuk menyinergikan program pembangunan di kabupaten/kota.

”Kepada Dewan Pertimbangan Presiden, saya juga mengharapkan agar dapat memberikan saran dan pandangan atas sejumlah isu dalam raker ini, khususnya isu strategis dan fundamental, misalnya terkait ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan kebijakan ke depan,” papar Presiden.

Lebih jauh Presiden mengatakan, sebelumnya masalah pembangunan itu dibahas secara intensif oleh enam kelompok kerja (pokja) yang dibentuk dalam raker selama dua hari itu. Enam pokja itu meliputi Tata Ruang, Pangan, Energi, Infrastruktur, Program Prorakyat, serta Pokja Demokrasi, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Hukum.

Siapa berbuat apa

Dari hasil perumusan dan jalan keluar masalah yang disampaikan masing-masing Pokja sebelum raker ditutup, Presiden menambahkan, semuanya dapat disimpulkan dan dilaporkan sehingga dapat dirumuskan solusi dan opsinya. ”Juga bisa ditetapkan siapa berbuat apa untuk mengatasi masalah yang ada di pusat dan di daerah,” katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com