Demikian disampaikan Presiden ketika menutup Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010) malam. Penutupan raker dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, semua menteri, dan gubernur se-Indonesia. ”Hasil raker ditambah dengan hasil evaluasi 100 hari segera dituangkan dalam inpres untuk ditindaklanjuti agar bisa dilaksanakan segera. Dalam waktu dua minggu, sudah diterbitkan,” tutur Presiden. Menurut Presiden, pada tiga bulan mendatang akan digelar lagi raker sejenis untuk mengevaluasi pelaksanaan inpres yang diterbitkan sebelumnya. ”Raker itu akan mengevaluasi apakah inpres yang dikeluarkan bisa ditindaklanjuti dan bisa dicapai sasaran waktunya dengan tepat,” kata Presiden. Presiden juga mengharapkan semua gubernur melakukan kegiatan yang sama, mengajak bupati dan wali kota untuk menyinergikan program pembangunan di kabupaten/kota. ”Kepada Dewan Pertimbangan Presiden, saya juga mengharapkan agar dapat memberikan saran dan pandangan atas sejumlah isu dalam raker ini, khususnya isu strategis dan fundamental, misalnya terkait ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan kebijakan ke depan,” papar Presiden. Lebih jauh Presiden mengatakan, sebelumnya masalah pembangunan itu dibahas secara intensif oleh enam kelompok kerja (pokja) yang dibentuk dalam raker selama dua hari itu. Enam pokja itu meliputi Tata Ruang, Pangan, Energi, Infrastruktur, Program Prorakyat, serta Pokja Demokrasi, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Hukum. Dari hasil perumusan dan jalan keluar masalah yang disampaikan masing-masing Pokja sebelum raker ditutup, Presiden menambahkan, semuanya dapat disimpulkan dan dilaporkan sehingga dapat dirumuskan solusi dan opsinya. ”Juga bisa ditetapkan siapa berbuat apa untuk mengatasi masalah yang ada di pusat dan di daerah,” katanya.