36 Ormas Menilai SBY-Boediono Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia menilai pemerintahan SBY-Boediono dalam 100 hari masa kerjanya telah gagal. Sebagai langkah awal, FOR Indonesia yang terdiri dari 36 organisasi massa akan melakukan aksi besar-besaran serentak pada 28 Januari 2010.

"Rezim SBY-Boediono sudah gagal dan pasti akan menyengsarakan rakyat jika terus dipertahankan," kata juru bicara FOR Indonesia, Nining Elitos, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Rembuk Nasional (National Summit) yang merupakan road map pembangunan ekonomi selama lima tahun, katanya, tidak menguntungkan rakyat. "National Summit hanyalah jalan untuk mempermulus perluasan dominasi modal sekaligus jalan untuk memperhebat penderitaan rakyat. Itulah sebabnya hal-hal mendasar yang menyebabkan rakyat makin sengsara, yakni dengan dominasi modal internasional, jerat utang luar negeri, perdagangan bebas, dan liberalisasi modal, justru lebih dikuatkan dalam National Summit ini," tandasnya.

Lebih lanjut Nining menyampaikan, FOR Indonesia menawarkan jalan keluar untuk mengatasi ketidakpuasan rakyat tersebut. "Industrialisasi nasional di bawah kontrol rakyat, reforma agraria sejati di bawah kontrol rakyat, nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat, kesetaraan jender bagi kaum perempuan, partisipasi langsung rakyat dalam setiap pengambilan keputusan publik, dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar rakyat," tegasnya.

Untuk menjalankan aksinya besok, mereka juga menyerukan agar seluruh rakyat dapat berpartisipasi dalam perlawanan tersebut. "Yang semua itu hanya bisa dijalankan oleh kekuasaan rakyat dalam bentuk pemerintahan persatuan rakyat," pungkasnya.

Aksi yang digelar besok akan berpusat di Istana Negara. Mereka akan berangkat dari kantor basisnya masing-masing. Selanjutnya, pukul 12.00 mereka akan berkumpul di Bundaran HI. Dilanjutkan dengan berjalan bersama menuju Istana Negara. Organisasi yang bergabung dalam FOR Indonesia antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).