Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luar Biasa! Indonesia Bebas Anak Jalanan 2011?

Kompas.com - 25/01/2010, 07:59 WIB

Oleh: Windoro Adi

KOMPAS.com — Awal Januari ini, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie di Jakarta mengatakan, tahun 2011 tidak ada lagi anak Indonesia yang tinggal di jalanan. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan yayasan sosial yang dikelola masyarakat dan perguruan tinggi. Luar biasa! Mungkinkah?

Sejumlah pengelola rumah singgah, pegiat anak-anak jalanan, dan wakil rakyat DKI Wanda Hamidah pesimistis. Sebab, persoalan anak jalanan adalah cermin kemiskinan dan bukan sebatas persoalan teknis dan dana. Faktanya, ketiga-tiganya bermasalah di Indonesia.

Ketua Forum Komunikasi Rumah Singgah DKI Jakarta Agusman menyebutkan, 90 persen anak jalanan bersumber pada kemiskinan, sedangkan sisanya karena sebab lain, seperti keretakan rumah tangga atau kenakalan remaja.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak DKI Jakarta Sunarto membenarkan meski dengan angka persentase lebih kecil. ”Sekitar 70 persen anak jalanan disebabkan kemiskinan,” ujarnya, Minggu (24/1/2010).

Menurut dia, setiap tahun jumlah anak jalanan di Jakarta bertambah 20-40 persen. ”Tergantung dari keadaan ekonomi. Kalau musim PHK, bisa naik sampai 40 persen. Kalau ekonomi stabil, tumbuh 20 persen per tahun,” paparnya.

Tahun lalu jumlah anak jalanan ada 12.100 orang, sedangkan tahun 2008 hanya 8.000 orang. ”Dari jumlah tersebut, hanya separuhnya yang tertampung di 35 rumah singgah,” tuturnya.

Lalu, bagaimana cara menihilkan anak jalanan kalau kemiskinan justru berkembang? "Anak jalanan itu kan cuma ikutan atau dampak dari kemiskinan,” tutur Wanda saat dihubungi secara terpisah kemarin.

Hotel pordeo

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait curiga, jangan-jangan pemerintah hendak menihilkan anak jalanan dengan upaya paksa. ”Menggaruk mereka dari jalanan, melemparnya ke panti asuhan seperti melempar para terpidana ke hotel prodeo,” ucapnya saat dihubungi secara terpisah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com