Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PDI-P Berebut Posisi Ketua Pansus Angket Century?

Kompas.com - 25/11/2009, 12:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR hampir dipastikan akan menggunakan hak angketnya atas kasus dana talangan Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun. Terlebih, fraksi Partai Demokrat telah menyatakan dukungan penuh atas penggunaan hak angket. Lantas, siapa yang akan menduduki ketua hak angket atas kasus Bank Century tersebut?

Dua fraksi besar di DPR, yaitu fraksi Partai Demokrat dan PDI-P, Rabu (25/11), telah terang-terangan menyatakan mengincar posisi tersebut. Tentunya, posisi ketua Pansus dapat turut meningkatkan daya tawar fraksi, dan juga mampu memuluskan agenda fraksi.

"PDI-P sebagai salah satu inisiator awal berkeinginan ketua pansus hak angket diberikan kepada inisiator awal," tegas Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga Sekretaris Jenderal PDI-P kepada para wartawan.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. "Kita ikuti aturan saja. Dalam tata tertib, ketua pansus dipilih atas dasar musyarawah mufakat dengan mengedepankan asas proporsionalitas," tegas Marzuki.

Saat ini, fraksi Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar di Parlemen. Fraksi Partai Demokrat disebut-sebut berkepentingan atas posisi tersebut. Terlebih, nama Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpotensi diseret-seret terkait kasus ini.

Pramono berharap, jajaran panitia hak angket atas kasus Bank Century yang berjumlah 30 ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kredibilitas. "Tidak seperti sebagian anggota pansus-pansus yang lalu, yang menggunakan ini sebagai leverage untuk berimprovisasi," tegasnya.

Pramono pun optimistis kasus Bank Century ini akan mendapat sorotan tajam. "Saya kira siapa pun tidak berani main-main," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com