JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meminta agar penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, tidak dikaitkan-kaitkan dengan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Patrialis mengatakan hal ini di sela-sela National Summit, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (30/10).
"Saya mohon jangan selalu dikaitkan dengan Pak SBY," ujarnya. Menurutnya, SBY tidak akan campur tangan terhadap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Ia mengatakan, SBY selama ini menginginkan agar penegakan hukum berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
"Saya ketahui beliau tidak mau ikutan. Dalam hal ini dia ingin penegakan hukum dengan baik," cetusnya.
Terkait kabar yang menyatakan ada pimpinan KPK baru yang ingin mengundurkan diri, Patrialis mengaku belum menerima informasi tersebut. Dia mengatakan, pihaknya menyerahkan seluruh keputusan itu kepada internal KPK. "Itu dilihat nanti. Kita serahkan kepada pimpinan KPK," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.