JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan hanya ibu mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ageng Sarwo Edhi Wibowo yang menjadi jalur masuknya dokumen daftar riwayat hidup calon anggota kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono sekaligus Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa juga menjadi "kotak pos" calon menteri pemerintahan SBY-Boediono. Hatta menjadi penyambung dokumen-dokumen daftar riwayat hidup calon menteri asal partai koalisi dengan Partai Demokrat. Surat resmi dari parpol pun sudah dimasukkan ke presiden.
"Kalau ada orang melamar, menyampaikan surat ke presiden. Wajib kita menyampaikan ke presiden karena itu amanah namanya," kata Hatta Rajasa saat memberikan keterangan pers di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (13/10).
Meski memastikan menjadi penyambung lidah partai koalisi dalam urusan dokumen daftar riwayat hidup calon menteri, Hatta mengaku tidak mengetahui, dokumen yang masuk ke meja SBY sudah termasuk dokumen calon menteri asal PDIP dan Partai Golkar.
"Yang itu (calon menteri asal PDIP dan Golkar), saya belum sempat mengurusi. Ya saya tidak tahu, karena saya sibuk mengurusi koalisi yang dari awal itu," ujarnya.
Menurut dia, partai koalisi yang mengajukan calon menteri sudah mengetahui "takaran" berapa banyak calon menteri yang akan diserahkan ke presiden tepilih periode 2009-2014. "Kawan-kawan dari parpol itu sudah bisa mengukur kira-kira berapa. Tidak seratus atau dua puluh," paparnya.
Hatta menyebut, dari nama-nama yang masuk tersebut, Presiden Yudhoyono yang memberi penilaian. Hal ini mengacu pada sistem presidensil yang dianut di Tanah Air. "Sistem presidensil memberikan hak prerogatif kepada presiden untuk memilih pembantu. Siapapun, dari darimana dia," sergah Hatta.
Ketika disinggung berapa banyak calon menteri asal PAN yang diajukan ke SBY, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) menjawab sekenanya. "PAN itu mengusulkan berapa ya? Lupa, tapi banyaklah," kata Hatta dengan senyum melebar.