Kemacetan dan Denda Eksternalitas...

KOMPAS.com - Asap knalpot penyumbat pernapasan, pohon yang tidak lagi hijau, raibnya burung, taman yang tidak disinggahi anak-anak, itukah hidup yang Anda idamkan? Pilih mana, bersama keluarga di rumah, atau membuang umur di jalan?

Kemacetan adalah ancaman serius. Kota-kota utama di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar, makin terjebak kemacetan.

Di Jakarta, angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT) berbasiskan kereta direncanakan beroperasi tahun 2016. Padahal, di atas kertas—yang menghitung pertumbuhan kendaraan dan luas jalan, diketahui Jakarta macet total tahun 2014.

Adanya Institut Teknologi Bandung (ITB), yang menelurkan belasan ahli transportasi, ironisnya juga tidak membebaskan Kota Bandung dari perangkap kemacetan.

Surabaya pun sama saja macet karena tidak didukung angkutan massal. Padahal, trem pernah ada di Surabaya sejak Desember 1889. Lebih cepat dari trem Amsterdam yang beroperasi Juli 1899, dan trem Tokyo yang mulai jalan tahun 1903.

Melumpuhkan ekonomi

Kemacetan di Bali juga mulai menjengkelkan. Tapi, bukannya membangun angkutan massal, pemda setempat malah menyerahkan ke swasta bisnis penyewaan mobil dan motor.

Tidak adakah prediksi pelemahan ekonomi bila Kuta, Legian, dan Jalan By-Pass Denpasar selalu macet? Bagaimana ekonomi setempat bila wisatawan enggan ke Bali?

Kemacetan memukul perekonomian. Dewan Editor Financial Times, Tim Harford dalam buku Detektif Ekonomi, sampai membahas ”Lalu Lintas Kota yang Padat” di bab tersendiri.

Intinya, ada biaya eksternal dari kendaraan yang memacetkan kota, yang tak hanya dipikul pengemudi itu sendiri, tetapi juga orang lain. Ada produktivitas yang terbuang, pencemaran, kebisingan, hingga kecelakaan.