2.000 Warga Etnis Karen Lari ke Thailand

Bangkok, Senin - Lebih dari 2.000 penduduk desa di Myanmar telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand. Hal itu terjadi di tengah bentrokan sengit antara pemberontak etnis Karen dan pasukan pemerintah. Demikian disampaikan pihak militer Thailand dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di Bangkok hari Senin (8/6).

Junta militer yang berkuasa di Myanmar menyerang

pemberontak Uni Nasional Karen (KNU) di wilayah timur selama puluhan tahun. Akan tetapi, eksodus ke Thailand yang terakhir merupakan yang paling besar dalam sepuluh tahun terakhir.

”Pertempuran meletus di akhir pekan dan menyebabkan sekitar 2.000 orang melintasi perbatasan memasuki Thailand,” kata juru bicara Angkatan Darat Thailand, Kolonel Sirichan Ngathong.

Dia mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 400 warga etnis Karen memasuki Provinsi Tak, Thailand barat, sejak awal Juni.

Letnan Jenderal Thanongsak Aphirakyothin memimpin pasukan yang beroperasi di sepanjang perbatasan barat Thailand. Dia mengatakan bahwa pertempuran berlangsung di dekat sebuah kamp pengungsi Karen. Pengungsian ke Thailand mulai terjadi sejak Rabu (3/6).

”Mereka melarikan diri karena situasi dinilai membahayakan. Mereka juga takut ditangkap dengan risiko diperlakukan sebagai pekerja paksa oleh tentara Myanmar,” kata Thanongsak.

Pasukan menembaki

Free Burma Rangers, kelompok Myanmar yang bermarkas di Thailand, mengatakan, para penduduk desa tersebut mulai melarikan diri setelah pasukan Myanmar menembaki sebuah kamp, lokasi gerilyawan Uni Nasional Karen bermarkas, pada hari Sabtu.

Organisasi tersebut menyebutkan bahwa jumlah orang yang telah melarikan diri dari kamp Ler Per Her sebanyak 3.295 orang, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak- anak.

Puluhan ribu pengungsi tinggal di sepanjang perbatasan Thailand dengan Myanmar. Sebagian besar dari mereka melarikan diri karena serangan pasukan pemerintah. Uni Nasional Karen adalah salah satu kelompok pemberontak etnis yang belum menandatangani perjanjian damai dengan junta. (AFP/Reuters/DI)