Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kabid Imigrasi Kedubes RI di China Diperiksa

Kompas.com - 23/10/2008, 18:52 WIB

JAKARTA, KAMIS - Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin giat mengungkap kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar (Kedubes) RI di China. Kamis (23/10), tim penyidik yang diketuai Faried Haryanto memeriksa mantan Kabid Imigrasi Kedubes RI di China, Arry Pramono. ''Dia (Arry Pramono) hari ini diperiksa sebagai saksi,'' tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Jasman Panjaitan, di Kejagung, Jakarta, Kamis (23/10).

Arry Pramono yang menjabat pada tahun 2002 sampai 2004. Ketika itu, ia menggantikan Joko Budi Hartono, yang sehari sebelumnya telah diperiksa Kejagung sebagai saksi. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Dubes RI di China yakni Letjen (Purn) Kuntara, dan Laksda (Purn) Anak Agung Kustia. Kasus ini terjadi pada rentang Mei 2000 hingga Oktober 2004.

Beberapa oknum Kedubes telah menarik biaya kawat sebesar 55 yuan atau 7 dollar AS dari setiap pemohon visa, paspor, dan surat perjalanan laksana paspor. Selama rentang tersebut, dana yang terkumpul sebesar 10.275.684,85 yuan dan 9.613 dollar AS. Namun, hasil pungutan itu tidak dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Melainkan digunakan untuk keperluan oknum Kedubes RI di China. Pungutan biaya kawat itu sendiri didasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk RRC di Beijing Nomor 280/KEP/IX/1999 tentang tarif keimigrasian tanggal 24 September 1999.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com