Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Bentuk PPLN KBRI Beijing

Kompas.com - 18/09/2008, 11:54 WIB

BEIJING, KAMIS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) KBRI Beijing yang akan bertugas untuk menjalankan pemilihan umum (Pemilu) 2009 di wilayah kerja KBRI Beijing.

"Kami sudah menerima surat keputusan dari KPU tentang pembentukan PPLN untuk wilayah kerja KBRI Beijing dan berdasarkan surat itu kami bisa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku," kata Ketua merangkap anggota PPLN KBRI Beijing Krishna Adi Poetranto, di Beijing, Kamis (18/9).

KPU melalui keputusan Nomor 251/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Pembentukan dan pengangkatan Ketua, Anggota-Anggota, serta Sekretaris dan Pelaksana Panitia Pemilihan Luar Negeri pada KBRI Beijing telah mengangkat seorang ketua merangkap anggota serta empat orang anggota, juga seorang kepala sekretariat/sekretaris PPLN serta seorang pelaksana.

Sesuai dengan ketentuan berlaku, dua orang anggota PPLN KBRI Beijing merupakan pegawai negeri sipil kantor perwakilan RI di luar negeri, sementara tiga anggota lainnya merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah kerja KBRI Beijing. "Semua ketentuan mengenai pemilihan anggota PPLN telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2008, sehingga diharapkan tidak ada penolakan dari pihak mana pun," kata Krishna yang juga kepala Fungsi Pelaksana Protokol dan Konsuler KBRI Beijing.

Sementara satu orang anggota PPLN dipilih Firdaus Amir, Atase Imigrasi Beijing, dan tiga orang anggota lainnya adalah WNI yang bertempat tinggal menetap di Beijing. Khrisna mengatakan agenda penting pertama yang akan dilakukan oleh PPLN KBRI beijing adalah memperbaharui data jumlah WNI yang menetap di wilayah kerjanya sehingga nanti bisa diketahui secara tepat berapa jumlah surat suara pemilu yang akan diajukan ke KPU.

Ia mengakui, saat ini data jumlah WNI yang berada di wilayah kerja KBRI Beijing masih belum tepat karena banyak WNI yang datang ke dan pulang tidak melaporkan ke pihaknya, sehingga jumlahnya masih simpang siur. "Agenda pertama yang harus kita laksanakan adalah memperbaharui data jumlah WNI yang ada di wilayah kerja kita dan langkah itu telah kita lakukan sebelum keluarnya surat dari KPU tentang pembentukan PPLN dengan tujuan untuk mempercepat pendataan," katanya.

Dikatakan pula, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi mengenai Pemilu 2009 ke sejumlah kota di China kepada WNI yang banyak tinggal di berbagai penjuru kota. Sosialisasi ini penting dalam upaya untuk menginformasikan kepada WNI agar bisa berperan aktif dalam memberikan suara alam Pemilu 2009 disamping pula sosialisasi mengenai cara pemberian suara yang tidak lagi dengan cara mencoblos tapi dengan cara centang atau contreng (V).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com