Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPLN Jepang Luncurkan Registrasi Online

Kompas.com - 17/09/2008, 13:35 WIB

TOKYO, RABU- Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jepang berencana meluncurkan pendaftaran bagi pemilih secara on-line pada pekan depan, guna mempercepat dan mempermudah proses penyusunan data pemilih sementara yang sudah terverifikasi.

"Sesuai permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginginkan masuknya data pemilih sementara yang sudah dimutakhirkan sampai akhir September ini, kami memilih menggunakan teknologi internet," kata Ketua PPLN Jepang Deddy Nur Zaman di Tokyo, Rabu (17/9).

Registrasi secara on-line, katanya, menjadi penting mengingat waktu yang sudah pendek dan juga konsumsi informasi dari WNI yang cukup tinggi lewat internet. Sedangkan kendala yang dihadapi saat ini, katanya, adalah masalah dukungan dana dari KPU pusat yang hingga kini belum diterima, sementara PPLN sudah harus melakukan berbagai tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2009.

PPLN Jepang sendiri baru dilantik pada pekan lalu, begitu juga dengan PPLN Osaka. Di Jepang terdapat dua PPLN, sesuai dengan keberadaan perwakilan RI di Jepang dan banyaknya jumlah WNI di Negeri Sakura itu. PPLN Osaka membawahi 11 provinsi, sedangkan sisanya ditangani oleh PPLN Jepang/Tokyo. Jumlah total Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang diperkirakan mencapai 30.000 orang, termasuk yang ilegal. Saat ini tercatat 16.456 warga Indonesia di Jepang yang berhak menggunakan hak pilih. 

"Data itu harus kita verifikasi lagi untuk memastikan keabsahannya, sebelum ditetapkan menjadi Data Pemilih Tetap. Yang penting, tidak ada satupun hak warga negara yang terabaikan," kata Deddy yang juga Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang.

Menyinggung soal belum turunnya dana dari KPU pusat yang bisa berimbas pada kinerja PPLN, Deddy mengakuinya, karena bagaimanapun kinerja PPLN sangat bergantung pada dukungan logistik dari KPU, termasuk masalah dana.

"Hingga saat ini memang belum menerima dana, namun sebagai langkah antisipasi kami berkoordinasi dengan PPLN Osaka, baik mengenai  wilayah kerja ataupun soal logistik lainnya," ujar mahasiswa doktoral di Universitas Tokyo itu. Data resmi WNI di Jepang tercatat sebanyak 25.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com