"Kami harap pelaporan yang kami lakukan terkait Ketua BPK yang namanya tercatat di dokumen Panama ini menghasilkan efek bola salju. Artinya, masyarakat pun bisa melaporkan pejabat publik lainnya jika memang memiliki data yang lengkap," kata Agus.
Pemerintah telah memvalidasi dokumen 'Panama Papers'. Hasilnya, 80 persen nama-nama warga negara Indonesia yang tercantum dalam dokumen itu sama dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.