Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Siapkan Helikopter "Water Bombing" di Tiga Daerah Siaga Karhutla

Kompas.com - 22/06/2017, 14:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak awal tahun ini, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

Ancaman kebakaran hutan terus meningkat seiring keringnya musim kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus 2017 mendatang.

Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) mengerahkan 12 helikopter water bombing untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut.

"BNPB telah mengerahkan 12 helikopter water bombing dan 2 pesawat hujan buatan untuk ketiga provinsi tersebut," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis, Kamis (22/6/2017).

Sebanyak enam helicopter water bombing ditempatkan di Riau, tepatnya empat heli di Pekanbaru dan dua heli di Dumai.

Helikopter water bombing yang dioperasikan di Riau adalah jenis Sikorsky, MI-171, MI8 MTV-1, MI-172 dan Bolkow yang memiliki kapasitas 600-4.000 liter.

Kemudian, di Sumatera Selatan ada tiga helikopter yang beroperasi dengan jenis MI-17 dan Bolkow. Ada juga dua pesawat terbang Casa 212 untuk hujan buatan. Operasi hujan buatan sudah dilakukan di Sumatera Selatan sejak 8 Juni 2017.

"Setiap hari awan-awan potensial di atas sekitar Sumatera Selatan disemai dengan bahan NaCl untuk dijatuhkan menjadi hujan," kata Sutopo.

Sementara di Kalimantan Barat, ada tiga helikopter yang dioperasikan dengan jenis Bel-214B, MI-8 dan Kamov yang berkapasitas 3.000-5.000 liter.

Sutopo mengatakan, pengerahan 12 helikopter water bombing dan dua pesawat hujan buatan merupakan salah satu dari strategi operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Terdapat lima strategi dalam penanggulangan ini, yaitu operasi pemadaman di darat, operasi pemadaman undara, operasi penegakan hukum, operasi pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah titik panas yang terdeteksi oleh satelit menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan sebelumnya.

(Baca juga: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan)

Berdasarkan data, jumlah hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) dengan tingkat kepercayaan 80 persen, yang artinya terbakar pada 2015 sebanyak 2.810 titik, pada 2016 sebanyak 1.917 titik, dan pada 2017 sebanyak 157 titik.

Selama awal tahun hingga Juni 2017, terjadi penurunan hotspot sebanyak 1.681 titik atau 91,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.

Begitu juga dengan luas hutan dalan lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan pada 2017 sebanyak 15.983 hektar.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 15.983 hektar hutan dan lahan yang terbakar terdapat di lahan gambut 5.922 hektar dan tanah mineral 10.061 hektar.

Sutopo mengatakan, mengingat jumlah hotspot harian dan karhutla di beberapa provinsi meningkat, terlebih lagi sudah masuk musim kemarau, maka diharapkan daerah mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla tahun 2017.

"Jangan sampai terlambat seperti tahun 2015," kata Sutopo.

Kompas TV Cegah Karhutla, Miss Earth Indonesia Beri Penyuluhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com