0
Kilas Daerah Banyuwangi

Daftar BPJS di Banyuwangi Cukup Datang ke Kantor Kecamatan

Kompas.com - 08/06/2017, 10:00 WIB
Firman Arif

Penulis

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali membuat terobosan. Kali ini, Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kantor kecamatan.
 
Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat acara buka puasa bersama di Pendopo Shaba Swagatha Blambangan, Banyuwangi, Selasa (6/6)
 
Bupati Anas mengatakan kerja sama ini dirintis untuk memudahkan masyarakat mengikuti program cakupan kesehatan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) yang telah dicanangkan pemerintah. Masyarakat akan mendapat kemudahan mendaftar asuransi kesehatan di setiap kantor kecamatan.
 
“Warga tak perlu jauh-jauh ke kota. Cukup datang ke kantor kecamatan, warga bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Bahkan, kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang  sudah jadi bisa diambil di kecamatan juga,” kata Anas.
 
Hasil kerjasama ini langsung disampaikan oleh Anas kepada Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan serta warga yang hadir pada acara buka bersama.
 
Selama ini, dia melanjutkan, untuk menjadi peserta BPJS masyarakat harus mendaftar ke kantor BPJS yang berada di pusat kota.

Sementara, warga tinggal di berbagai kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kota. Sehingga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di kantor BPJS.

Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat akan lebih mudah mendaftarkan diri. "Waktunya pun tidak banyak terbuang hanya untuk melakukan perjalanan ke kota untuk mendaftar menjadi peserta BPJS," ujar Anas.
 
Ia berharap perluasan akses pendaftaran ini bisa signifikan menambah peserta BPJS. Mengingat selama ini kepesertaan BPJS di Banyuwangi baru mencapai 800.031 orang.
 
"Ini salah satu cara kami meningkatkan peserta JKN. Selama ini, masih banyak warga yang tidak mengurus JKN lantaran harus menempuh perjalanan jauh ke kota," papar Anas.

Jika warga Banyuwangi memiliki kartu JKN, imbuh Anas, mereka tak perlu risau. Karena biaya kesehatannya sudah tertanggung oleh asuransi. Jika sakit, warga yang telah mendaftar sebagai peserta BPJS cukup menunjukkan kartu JKN di fasilitas kesehatan yang terdaftar.
 
Sementara itu, Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo menambahkan pihaknya sangat mendukung program bersama ini. Apalagi, Banyuwangi telah menjadi pilot project program Universal Health Coverage dari pemerintah untuk kawasan Jawa Timur.
 
Banyuwangi dipilih salah satunya karena pelayanan publik di sini telah menggapai tingkat kecamatan hingga desa.

"Terobosan ini kami yakini bisa lebih meningkatkan angka kepesertaan warga, apalagi pemerintah terus mendorong  warga untuk mendaftar JKN," jelas Handaryo.

Baca tentang

Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com