Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecam Penghadangan Fahri Hamzah, Muhaimin Ajak Masyarakat "Move On"

Kompas.com - 15/05/2017, 09:11 WIB

MATARAM, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengecam aksi penghadangan dan penolakan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dilakukan sekelompok massa di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

"Penghentian Fahri Hamzah di Manado dengan mengepung bandara ini melanggar undang-undang," ucap Muhaimin seusai melantik pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Barat di Mataram, Minggu (14/5/2017).

Ia menuturkan, yang terjadi di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali. Bagaimanapun, lanjut Muhaimin, masih banyak cara berdemokrasi yang lebih baik.

"Di sisi lain yang menjadi kekuatan radikal, mengancam keutuhan NKRI harus menghentikan diri, supaya seimbang," ujarnya.

(Baca: Apa yang Perlu Dipelajari dari Aksi Massa Tolak Fahri Hamzah?)

Menurut Muhaimin, apapun tajamnya perbedaan dan apapun emosinya, terutama yang berdampak dari akibat Pilkada DKI hendaknya segera dihentikan.

"Mari kita hentikan semua ini, hendaknya kita move on dan mari kita cari jalan terbaik, buat mencari jalan menghentikan radikal di Indonesia," jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak sekaligus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bekerja yang baik tanpa harus menandingi dengan cara-cara yang kasar.

"Stop semuanya, kita harus move one menjadi bagian yang bersatu padu membangun bangsa ini bekerja mengisi dan menata kehidupan yang lebih baik supaya segera maju dan bersaing dengan negara lai. Segera hentikan urusan yang menyangkut Pilkada DKI titik," kata Muhaimin Iskandar.

(Baca: Ditolak Warga Manado, Ini Kata Fahri Hamzah)

Lebih lanjut, ia juga meminta kepada apara keamanan baik polisi dan TNI untuk memgambil sikap tegas agar peristiwa yang terjadi di Bandara Udara Sam Ratulangi, Manado tidak terjadi kembali di tempat lain.

"Kita berterima kasih dapat menjaga dan terus bekerja, tetapi juga harus tegas," katanya.

Kompas TV Ricuh, Unjuk Rasa Tolak Fahri Hamzah di Manado
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com