Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Proyek Strategis Nasional Harus Diawasi

Kompas.com - 03/05/2017, 15:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di 22 provinsi.

Jokowi menekankan bahwa seluruh PSN yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor dan diawasi.

"Sejauh mana kemajuan pelaksanaan di lapangan. Apa sudah dimulai, apakah ada hambatan. Harus terus kita ikuti," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi, terdapat 9 persen atau 20 proyek yang telah selesai.

Sementara 94 proyek atau 42 persen memasuki tahap kontruksi. Adapun 13 proyek atau 5 persen dalam tahapan transaksi. Sisanya, 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan.

"Saya juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan akan keluar dari PSN dan usulan 55 PSN yang baru serta 1 program," ucap Jokowi.

Terkait penambahan PSN ini, Jokowi mengingatkan beberapa hal. Pertama, ia meminta PSN yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan Kementerian/Lembaga, tapi benar-benar diseleksi dengan tepat.

"Menurut saya kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek, saya kira yang baru tisak usah dimunculkan lagi," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa PSN yang sudah berjalan atau pun yang baru dimulai harus memberikan dampak pada upaya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu mengentaskan kemiskinan mengurangi ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan pendapatan.

Untuk itu, harus bisa dihitung dampak dari PSN bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah.

Jokowi juga meminta PSN baru juga harus mampu menopang mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Jadi PSN harus betul-betul terintegrasi dengan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah.

"Dan hal ini selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak yang signifikan yang nyata bagi perekonomian daerah," kata Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah Tambah Proyek Strategis Nasional)

Terakhir, lanjut Jokowi, pemerintah harus terus mendorong keterlibatan swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Untuk itu Jokowi meminta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah harus diatur dengan jelas sehingga mampu menarik investasi swasta.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meresmikan rusunami di Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com