PDI-P: Koalisi Pilkada DKI Belum Tentu Terulang Di Pilkada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pada Pilkada DKI Jakarta dinilai belum tentu terulang pada Pilkada 2018 mendatang.

Adapun pada Pilkada DKI, PDI-P berkoalisi dengan Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Hanura untuk mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Belakangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut bergabung.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno meyakini koalisi di daerah-daerah lainnya masih akan cair bergantung pada tiga hal tingkat hubungan manusia, yakni hubungan struktural, fungsional dan personal.

"Contoh, menantunya di Demokrat, ibunya di PKB. Kan kalau koalisi lebih mudah," ucap Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

(Baca: Pil Pahit Kekalahan Ahok dan Rano Karno Sinyal untuk PDI-P)

Meski isu SARA begitu kental pada Pilkada DKI, namun Hendrawan menilai hal itu belum tentu terjadi di Pilkada daerah lain. Menurutnya, isu tersebut dimanfaatkan di DKI dikarenakan sosok Ahok yang terbilang fenomenal.

Adapun PDI-P sudah mulai melakukan penjaringan sejumlah nama untuk Pilkada 2018, terutama Pemilihan Gubernur.

"Instruksinya sudah keluar minggu lalu untuk mulai menjaring," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR itu.

(Baca: Hasil Final "Real Count" KPU: Anies-Sandi 57,95%, Ahok-Djarot 42,05%)

Dari 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur 2018 mendatang, PDI-P dapat mengusung pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi di lima daerah, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat.

Namun, Hendrawan enggan menyebutkan nama-nama calon yang mengerucut bagi setiap daerah. Menurutnya, di tahap penjaringan semua nama populer dimasukkan untuk kemudian masuk ke tahap penyaringan.

"Nama-nama itu nanti dikumpulkan, dibahas di DPP, Kemudian disurvei. Surveinya harus tiga kali," tuturnya.