Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Harap Peserta "Tamasya Al Maidah" Patuhi Imbauan Kepolisian

Kompas.com - 18/04/2017, 21:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengimbau, peserta Tamasya Al Maidah mengikuti anjuran pihak kepolisian.

Polda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta sebelumnya menerbitkan maklumat yang isinya larangan memobilisasi massa pada hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua.

“Kan sudah mengimbau agar hal-hal yang demikian tidak dilakukan. Demikian pula para tokoh agama yang menempatkan pilkada besok sebagai momentum berdaulat bagi rakyat untuk menentukan pilihannya,” kata Hasto di Kantor DPP Partai Nasdem, Selasa (18/4/2017).

(Baca: Wapres Kalla Imbau Masyarakat Tak Lakukan "Tamasya Al-Maidah")

Hasto berharap, seluruh pihak dapat saling menjaga hak publik dalam menentukan pilihannya. Para pemilih mesti dijamin menggunakan haknya tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan dilaksanakan secara bebas.

“Kita harus menghormati hak rakyat seperti itu. Sehingga upaya-upaya yang bertujuan untuk memobilisasi, mempengaruhi, sebaiknya tidak dilakukan di dalam negera demokrasi ini,” ujarnya.

Aksi ‘Tamasya Al Maidah’ diinisiasi ormas keagamaan. Mereka mengajak orang dari luar Jakarta untuk menjaga TPS pada Pilkada DKI putaran kedua, 19 April 2017.

(Baca: Djarot: Kalau Mau Tamasya, Tidak Usah di TPS...)

Sementara itu, maklumat telah diterbitkan sebagai langkah antisipasi atas tindakan intimidasi baik secara fisik maupun psikis.

Kompas TV Ketua KPU DKI Sumarno menanggapi soal adanya rencana pengerahan massa pemantau TPS dalam bentuk tamasya Al Maidah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com