Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah 30 Tahun, Presiden Perancis Bakal Kunjungi Indonesia

Kompas.com - 23/03/2017, 15:12 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prancis Francois Hollande dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 29 Maret 2017.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kunjungan Hollande itu merupakan momen bersejarah. Sebab ini adalah kunjungan pertama Presiden Perancis setelah 30 tahun.

"Kunjungan kenegaraan ini cukup historis. Terakhir Presiden Prancis berkunjung ke Indonesia sekitar 30 tahun lalu," ujar Arrmanatha saat konferensi pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017).

Dalam kunjungannya tersebut, Hollande bakal bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah hal terkait kerja sama bilateral di bidang kemaritiman dan ekonomi kreatif.

(Baca: Akhir Maret 2017, Presiden Perancis Bertandang ke Indonesia)

Fokus utama yang akan dibahas oleh kedua kepala negara adalah soal infrastruktur dan energi.

Menurut Arrmanatha, selama ini Perancis telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam memajukan sektor ekonomi.

Selain itu secara politik, Indonesia dan Perancis memiliki hubungan yang sangat baik. Di bilang Politik, Arrmanatha mencontohkan Jokowi dan Hollande memiliki kesamaan pandangan dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Oleh sebab itu, kunjungan Presiden Hollande diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral kedua negara.

"Selama ini kolaborasi antara Indonesia dan Perancis cukup erat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Misalnya kesamaan sikap terkait pentingnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui two state solution," kata Arrmanatha.

Kompas TV Presiden Perancis Francois Hollande menjenguk korban pelecehan seksual yang kini tengah dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan, korban menderita luka di kepala, wajah, dan rektum. Presiden Hollande mengatakan, proses hukum sedang berjalan dan ia akan memastikan kebenaran agar kasus ini terungkap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com