Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Rusia Bahas Keamanan Siber

Kompas.com - 22/03/2017, 18:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Rusia membahas masalah keamanan siber dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Pertemuan bilateral itu antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Wiranto, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia O.V. Khramov, dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin.

"Kita sudah sering menjalin kerja sama di bidang keamanan, terutama masalah anti-teror dan bagaimana memotong jalur pendanaan terorisme. Tetapi ada hal baru yang kita bicarakan dengan Rusia, yakni masalah keamanan siber," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan, meskipun Indonesia sudah punya kebijakan nasional tentang informasi dan keamanan siber dan membentuk Badan Siber Nasional, pertukaran ilmu dengan Rusia tetap penting.

Rusia telah memiliki Prinsip Dasar Kebijakan Negara di Bidang Keamanan Informasi Internasional.

"Saat ini infrastruktur yang ada memang belum ideal, dana masih terbatas, dan kesadaran mengenai keamanan masih perlu ditingkatkan, tapi Indonesia akan banyak menimba pengalaman dengan negara-negara lain mengenai masalah keamanan siber dan ini penting sekali," papar Wiranto.

Wiranto menyebutkan, sebelum dengan Rusia, Indonesia sudah membahas masalah keamanan siber dengan Australia, India, serta Singapura.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pencurian data rahasia atau informasi sensitif bisa menjadi ancaman serius bagi negara, karenanya keamanan siber sangat penting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com