Kalla Berharap Perpres Pengadaan untuk Asian Games Ditandatangani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden yang juga Ketua Pengarah Asian Games 2018, Jusuf Kalla, berharap agar peraturan presiden (perpres) yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa proyek Asian Games XVIII/2018 segera ditandatangani.

Pasalnya, perpres tersebut akan menjadi payung hukum bagi Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (Inasgoc) untuk menjaring sponsor nantinya.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi terkait pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Wapres, Rabu (8/3/2017).

Rapat yang digelar tertutup itu diikuti Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, serta Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir.

"Tadi sudah dibicarakan dengan Pak Wapres, prinsipnya ini semua harus dilakukan percepatan. Tentu saja tetap menjaga akuntabilitas," ujar Puan Maharani.

Dalam rapat sebelumnya, Wapres sempat meminta agar anggaran penyelenggaraan yang diusulkan Inasgoc dipangkas dari Rp 8,7 triliun menjadi Rp 4 triliun.

(Baca: Wapres Minta Anggaran Asian Games 2018 Tak Lebih dari Rp 4 Triliun)

Selain itu, Wapres juga meminta agar panitia menyasar sponsor kelas dunia untuk turut membantu penyelenggaraan event empat tahunan itu.

Sebab, pemerintah tidak mungkin mengalokasikan seluruh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(Baca juga: Penyelenggara Asian Games 2018 Sasar Sponsor Kelas Dunia)

Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar di dalam APBN 2017 untuk membiayai pelaksanaan Asian Games. Namun, anggaran tersebut belum dapat dicairkan lantaran perpres belum ditandatangani.

Puan mengaku, ada sedikit catatan di dalam draf perpres yang telah diserahkan kepada Kementerian Sekretaris Negara. Namun, politisi PDI Perjuangan itu menutup rapat catatan yang dimaksud.

"Prinsipnya tidak ada masalah. Bahwa sudah ada perpres tersebut semuanya sudah menyetujui namun sedikit ada catatan berkaitan dengan BPKP dan LKPP. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, Menpora Imam Nahrowi sebelumnya, menyatakan, usulan anggaran pelaksanaan Asian Games masih dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Evaluasi yang juga melibatkan Inspektorat Kemenpora itu dilakukan untuk mengetahui pos-pos mana saja yang dapat dipangkas guna penghematan anggaran.