DPR Ingatkan Pemerintah MoU dengan Arab Saudi Jangan Cuma Tanda Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR meminta Pemerintah Indonesia merespons serius seluruh nota kesepahaman yang akan ditandatangani dengan Arab Saudi.

Nota kesepahaman ini terkait kerja sama di berbagai sektor.

Beberapa sektor itu di antaranya sektor migas (minyak dan gas), pariwisata, dan ketenagakerjaan.

"Ini kan banyak yang dikerjasamakan, pemerintah harus bisa meresponsnya sampai bentuk kebijakan, jangan hanya sebatas di MoU (Memorandum of Understanding)," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Menurut Fadli, selama ini, dalam penandatanganan kerja sama dengan negara lain, pemerintah kurang sigap mengonversikannya dalam bentuk kebijakan sehingga kerja sama yang dibangun tak terwujud.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ia mengatakan, penjajakan kerja sama itu akan sia-sia jika investasi Saudi senilai 25 miliar dollar AS tak direspons dengan sigap.

Fahri menilai, pemerintah seringkali lamban dalam membuat regulasi untuk mendorong pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati dengan negara lain.

Untuk mewujudkan investasi yang besar dari Saudi, yang harus menjadi fokus pemerintah adalah menerbitkan regulasi setelah penandatanganan kesepahaman. 

"Yang jelas regulasinya harus memudahkan para pengusaha dan perusahaan milik Saudi yang berinvestasi. Pokoknya harus jadi itu barang, jangan cuma tanda tangannya aja," kata Fahri.