Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5.384 Personel TNI-Polri Dikerahkan Saat Kunjungan Raja Salman

Kompas.com - 28/02/2017, 11:43 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Cadangan Strategis Angakatan Darat  Letnan Jenderal Edy Rahmayadi memimpin apel pasukan komando gabungan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kunjungan kenegaraan raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, Selasa (28/2/2017).

Apel yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur itu, untuk memastikan kesiapan pasukan Komando Gabungan dalam mengamankan wilayah yang akan dikunjungi Raja Salman.

Raja Salman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (1/3/2017) besok.

"Apel gelar Pasukan Komando Gabungan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kegiatan kunjungan Raja Arab, khususnya di Jakarta sehingga berjalan lancar aman dan tertib," ujar Edy saat ditemui usai memimpin apel gelar pasukan.

(Baca: MUI Harap Kedatangan Raja Salman Perkuat Ekonomi Syariah di Indonesia)

Sebanyak 5.384 personel TNI dan Polri dikerahkan dalam operasi pengamanan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 20 personel Komando Operasi Pengamanan, 222 personel Satuan Tugas Pengamanan VIP, 1.289 personel Satgaspam Wilayah I, 515 personel Satgaspam Wilayah II dan 3.308 Satgaspam Wilayah III.

Edy menuturkan, seluruh pasukan gabungan diarahkan untuk mengantisipasi segala macam bentuk potensi gangguan yang akan muncul.

Sasaran pengamanan antara lain mengatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, unjuk rasa, kerusuhan, aksi terorisme, sabotase, pemblokiran, penghadangan, penyanderaan, penculikan dan penyekapan serta kejahatan transnasional lainnya.

(Baca: Jokowi-Raja Salman Akan Tanda Tangani 10 Kesepakatan, Apa Saja?)

"Kami semua yang bertugas tidak akan menolerir kegiatan yang mengacau dan mempermalukan kewibawaan Pemerintah RI dengan provokasi maupun aksi-aksi yang mengganggu pelaksanaan kunjungan kenegaraan," kata Edy.

 

KTT IORA

Selain pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi, Pasukan Komando Gabungan Pengamanan VVIP juga akan bertugas mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 tahun 2017.

KTT IORA akanbdiselenggarakan di Jakarta Confention Center (JCC), Jakarta Selatan, pada 5 hingga 7 Maret 2017.

Pengerahan pasukan pada Pengamanan VVIP KTT IORA berjumlah 12.000 personel yang terdiri dari Kogabpam 400 personel, Kostrad 2.000 personel, Kosatgaspam TNI 550 personel, Kohanudnas 700 personel, Kodam Jaya 1.700 personel dan Koarmabar 800 personel.

Selain itu pengerahan personel juga berasal dari Koopsau-l (Soetta) sebanyak 650 personel, Koopsau-l (Halim) 400 personel, Kopassus 700 personel, Kormar 1.000 personel, Korpaskhas 700 personel, Kodam II/Sriwijaya 300 personel, Kodam III/Siliwangi 400 personel, Satkomlek TNI 100 personel dan Satgas lainnya 1.700 personel.

 

KTT IORA ke-20 tahun 2017 akan dihadiri oleh 21 Kepala Negara dan Pemerintahan, 8 (delapan) organisasi internasional, 7 negara mitra wicara antara lain Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.

Adapun Negara Anggota IORA yang terlibat, yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Komoros, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman.

Kompas TV Pengamanan bagi Raja Salman juga dibicarakan di Mabes Polri. Wakapolri bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia terkait dengan penghargaan berupa naik haji bagi keluarga Densus 88. Polri menyatakan siap menunjuk anggotanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com