Fokus Atasi Ketimpangan, Pemerintah Mulai Bahas Anggaran 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menggeber pembahasan arah anggaran negara untuk tahun 2018 mendatang. Salah satunya dengan menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (1/2/2017).

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa dengan pembahasan yang lebih awal ini, kementerian dan lembaga diharap mampu mengoptimalkan rencana kerjanya.

"Kenapa untuk 2018 sudah dipersiapkan sejak awal? Karena Presiden dan Wakil Presiden ingin ada perubahan (ekonomi pada 2018)," ujar Pramono usai rapat.

Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memprediksi kondisi ekonomi Indonesia pada 2018 akan lebih baik dari tahun ini dan tahun lalu.

"Jadi ini momentum pemerintah menurunkan gini rasio atau ketimpangan," ujar Pramono.

(Baca: Cobek, Kemiskinan, dan Hak Anak yang Terabaikan)

Dalam rapat kabinet itu pun, Presiden menekankan anggaran kementerian dan lembaga diorientasikan sepenuhnya untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

"Presiden memberikan tugas ke seluruh menteri agar semuanya dikonsentrasikan untuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi," ujar Pramono.

Walaupun gini rasio turun beberapa tahun terakhir, namun Presiden Jokowi belum merasa puas dan tetap memerintahkan agar ditekan kembali.

"Penurunan dari 0,41 menjadi 0,39, beliau tetap ingin agar penurunan itu lebih tinggi lagi supaya gap (ketimpangan ekonomi) menjadi lebih rendah," ujar Pramono.