Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Masih Tunggu Kajian Jepang

Kompas.com - 31/01/2017, 16:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah hingga kini masih menunggu proposal yang diserahkan Jepang untuk menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya.

Proposal itu diharapkan dapat menawarkan gagasan proyek kereta dengan inovasi teknologi namun tetap dengan anggaran yang terjangkau.

"Kami menunggu proposal, mungkin akhir tahun baru tahu apa yang akan dilakukan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Adapun proposal yang ditunggu yakni untuk pengerjaan proyek kereta cepat maupun kereta semi cepat. Keduanya nanti akan menggunakan lahan yang sama sebagai jalur konektivitas.

Namun bedanya, ia menuturkan, untuk semi cepat akan menggunakan cara dengan menggandakan rel serta elektrifikasi dan menghilangkan lintasan sebidang.

Diharapkan nantinya laju kecepatan kereta kurang lebih mencapai 150 kilometer per jam.

"Tapi kalau high speed, maka dengan tanah yang sama kita elevated. Berarti jalannya ada dua, ada yang di bawah dan di atas. Tidak ada gangguan terhadap kecepatan, karena lintasan sebidang otomatis tidak ada," ujarnya.

"Dan dengan teknologi yang baru kecepatan bisa maksimal lebih dari 200 kilometer," kata dia.

Meski demikian, ia tak menampik, bila biaya untuk membangun elevated line lebih tinggi dibandingkan teknologi biasa.

Kendati enggan menyebut secara rinci anggaran yang diperlukan, Budi Karya menuturkan, teknologi itu mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada.

Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah masih menunggu kajian yang dilakukan Jepang saat ini.

Kompas TV Jepang Akan Bangun Kereta Cepat di Indonesia

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com