Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Siapkan Penanganan Potensi Ricuh Pilkada

Kompas.com - 26/01/2017, 07:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

CILODONG, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan, TNI siap membantu Polri dalam mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi daerah yang bakal digelar di 101 wilayah di Tanah Air. Seluruh potensi ancaman keamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada 15 Februari mendatang, telah diantisipasi.

"Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, tapi jangan berprasangaka yang tidak-tidak. Sehingga, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tenang. Karena ini pesta jadi kan bergembira," kata Panglima usai memberikan arahan pada Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2017 di Markas Divisi Infanteri I/Kostrad, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (25/1/2016).

Gatot mengaku, ada sejumlah daerah yang mendapat atensi khusus pada pelaksanaan pilkada serentak mendatang, seperti DKI Jakarta dan Aceh. Meski begitu, ia meminta, masyarakat tak perlu khawatir. TNI dan Polri telah menyiapkan hal terbaik untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan.

"Semoga yang lain aman-aman saja," harap dia.

Gatot menambahkan, dalam menjalankan tugas pengamanan, TNI akan menerjunkan tim intelijen serta aparat teritorial, mulai dari bintara pembina desa (babinsa), komandan rayon militer (danramil), hingga komandan daerah militer (dandim).

Nantinya, mereka akan diterjunkan untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan guna dilaporkan kepada pimpinan satuan masing-masing dan aparat kepolisian setempat.

"Para komandan inilah yang di lapangan nantinya. Sehingga, saya harus tegaskan benar, tidak ada keraguan nantinya dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Lebih jauh, Panglima juga menegaskan, posisi TNI yang netral pada perhelatan pilkada serentak tersebut. Ia pun meminta peran aktif masyarakat bila mendapati adanya kecurangan dalam proses pemilihan yang melibatkan TNI.

"Tolong disampaikan namanya siapa, pangkatnya apa, tempatnya dimana, dan apa yang dilakukan. Segera akan saya gerak, segera ditindak," ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com