Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingin Teknologi Jalan Layang Antapani Diterapkan untuk Kereta Semicepat

Kompas.com - 24/01/2017, 14:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap proyek jalan layang Antapani di Bandung, Jawa Barat, dapat diterapkan dalam rencana pembangunan pelintasan kereta semicepat Jakarta-Surabaya.

Biaya yang relatif murah menjadi alasan proyek itu sebaiknya menggunakan teknologi yang diaplikasikan pada jalan layang Antapani.

Jalan layang Antapani menggunakan teknologi corrugated mortarbusa pusjatan (CMP) yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan Balitbang Kementerian PUPR.

Biaya pengerjaannya hanya sekitar Rp 30 miliar. Biaya tersebut jauh lebih murah daripada anggaran pembangunan jalan layang umumnya yang mencapai Rp 100 miliar.

"Ini sudah dikaji oleh Litbang PU. Tadi sudah disampaikan biayanya 30 persen daripada flyover konvensional. Kedua, waktunya (pembangunan) 50 persen lebih cepat, sedangkan kualitasnya sama," kata Wapres di lokasi peresmian, Selasa (24/1/2017).

"Harus dengan teknologi ini karena anggaran kita kan harus mencapai lebih banyak," kata dia.

Keinginan tersebut, diungkapkan Wapres, setelah dirinya dan keluarganya berlibur ke Yogyakarta pada akhir 2015 lalu.

Seusai liburan dan tiba di Jakarta, Wapres yang disambut Menteri PU dan Dirut PT Kereta Api menyampaikan keluhannya soal lambannya perjalanan kereta.

Setidaknya, dibutuhkan waktu tempuh delapan jam untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Saat itu, alasan yang diberikan ialah karena penumpang yang menaiki kereta adalah tamu VIP sehingga kecepatan yang digunakan hanya 75 kilometer per jam.

"Kedua, karena terlalu banyak pintu kereta api yang sepihak di kota sehingga kalau kita jalan kencang ini nanti bagaimana (masyarakat). Padahal, di jalan Belanda, peti kemas itu lebih lambat (daripada) ini," ujarnya.

Wapres pun meminta agar kualitas kereta diperbaiki. Saat itu, Wapres disarankan agar mengurangi pelintasan sepihak dengan membangun flyover. Setidaknya, dibutuhkan sekitar 1.000 flyover apabila hendak menempuh jarak Jakarta-Surabaya selama 5-6 jam.

Namun, Wapres sempat terkejut saat diberi tahu bahwa biaya pembangunan satu unit flyover konvensional mencapai Rp 100 miliar.

"(Terus saya) bicara ke Menteri PU coba bikin simple. Kemarin dilaporin, ini sudah selesai flyover di Bandung di tengah kota lagi, cuma Rp 30 miliar," kata Wapres.

"Oh bagus itu, diajak, kita pagi ini lihat sekalian diresmikan, betul memang nilai proyek cuma Rp 30 miliar,” lanjut Wapres.

Wapres menambahkan, membangun flyover dapat memberikan keuntungan sendiri. Selain biayanya yang lebih murah dan jarak tempuh lebih cepat, flyover juga dapat menekan angka kecelakaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com