Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Suap Disdikpora Kebumen, KPK Periksa Dua Tersangka

Kompas.com - 17/01/2017, 11:52 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua tersangka kasus dugaan suap izin proyek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen pada APBD-P 2016 senilai Rp 4,8 miliar.

Mereka adalah Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo (AP) dan pihak swasta Basikun.

"AP (Adi Pandoyo) dan BSA (Basikun) diperiksa untuk kasus dugaan suap izin proyek Disdikpora Kebumen," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2017).

Selain dua orang tersebut, KPK menjadwalkan memangil sejumlah saksi. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo dan Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tiga tersangka.

Adapun tiga tersangka itu adalah Adi Pandoyo, Basikun, dan PNS di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumenm, Sigit Widodo.

Saksi lain yang akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK adalah Komisaris PT Karya Adi Kencana, Khatib Muhammad Lutfi. Khatib diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adi Pandoyo.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 Oktober 2016 lalu. Adi Pandoyo menjadi salah satu orang yang turut diamankan saat itu.

Selain itu, KPK juga mengamankan Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo, Dian Lestari, Suhartono, serta Salim.

Dalam pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka kasus dugaan suap izin proyek-proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Kebumen yang didanai dari APBD Perubahan 2016.

Yudhy dan Sigit diduga menerima uang suap sebesar Rp 70 juta sebagai suap untuk proyek-proyek di Disdikpora Pemkab Kebumen senilai Rp 4,8 miliar.

Proyek-proyek itu antara lain pengadaan buku, alat peraga, dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Diduga, uang suap tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT OSMA Group, Hartoyo melalui Salim.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga telah menetapkan Direktur Utama PT OSMA Group Hartoyo sebagai tersangka pada 21 Oktober 2016.

Kemudian pada 29 Desember 2016, KPK menetapkan dia orang tersangka, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, dan seorang dari pihak swasta Basikun.

Adi Pandoyo bersama tersangka Sigit Widodo dan Yudhy Tri Hartanto diduga menerima hadiah atau janji dari Basikun terkait pembahasan dan pengesahan anggaran proyek di Dinas Disdikpora dalam APBN perubahan 2016.

Kompas TV Ketua Komisi A DPRD Kebumen Ditahan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com