Ini Empat Kesepakatan Istana dengan BEM SI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) menyepakati empat poin perjanjian kebutuhan bahan pokok masyarakat dan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

"Tadi sudah diterima perwakilan mahasiswa, kami dialog ada empat poin yang disepakati bersama," kata Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Jakarta Kamis (12/1/2017).

Pihak Istana Kepresidenan menerima perwakilan BEM SI Bagus untuk menyampaikan poin yang menjadi tuntutan mahasiwa kepada Pemerintah RI.

Perwakilan mahasiswa, Bagus, sempat menyampaikan kekecewaannya karena tidak dapat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, ia menyampaikan empat poin yang disepakati. Pertama, Pemerintah RI diwakili Kepala Staf Kepresidenen menjamin tidak akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Mahasiswa menggelar unjuk rasa aksi bela rakyat 121 di sekitar istana negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). Aksi Bela Rakyat 121 ini digelar serentak di 19 titik di Indonesia. Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA serta memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal 2017.

Ketiga Pemerintah RI menjamin kenaikan listrik dilakukan untuk kepentingan rakyat dan tepat sasaran, jika tidak tepat sasaran dapat dilaporkan ke PLN dan akan mendapat subsidi.

Keempat, kenaikan harga pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) untuk meningkatkan pelayanan kepolisian dan ada sosialisasinya, seperti apa yang ingin ditingkatkan, dan Pemerintah RI menjaminnya, jika ada pelayanan yang tidak sesuai dapat dilaporkan.

Bagus menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran dalam waktu 90 hari, maka pihaknya akan segera menyampaikan penegasan kembali.

(Taufik Ridwan/ant)