Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Paspampres Tak Batasi Interaksi Presiden dan Rakyat

Kompas.com - 29/12/2016, 16:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini terkait teknologi atau pola pengamanan VVIP.

Khusus soal pola pengamanan VVIP, Presiden mengingatkan bahwa rakyat semakin menginginkan tak ada jarak dengan pemimpinnya.

"Ingat, di masa sekarang, rakyat ingin semakin tidak ada jarak dengan pimpinannya, antara diri mereka dengan pelaksana amanat rakyat," ujar Jokowi saat berkunjung ke Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (29/12/2016).

(Baca: Video Ekspresi Ngeri Jokowi Saat Paspampres Patahkan Besi)

Oleh sebab itu, Presiden meminta Paspampres jangan terlalu membatasi rakyat yang ingin berinteraksi dengan dirinya.

"Jadi, tetap setia waspada. Kesetiaan dan kewaspadaan itu sangat diperlukan, tapi juga jangan terlalu membatasi rakyat jika ingin berinteraksi," ujar Jokowi.

"Kewaspadaan diperlukan, kesetiaan diperlukan, tetapi kedekatan dengan rakyat juga diperlukan," lanjut dia.

Jokowi berharap Paspampres mampu beradaptasi dengan kondisi itu. Jokowi yakin dengan wawasan kebangsaan, kemampuan dan teknologi yang dimiliki, Paspampres mampu beradaptasi dengan kondisi demikian.

(Baca: Saat Jokowi Dikawal Paspampres Berseragam Loreng...)

"Tadi setelah saya lihat seluruh sarana dan prasarana peralatan, tempat-tempat latihan, saya kira kesiapannya sangat kelihatan sekali," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com