Pemerintah Diminta Tegas Respons Merebaknya Isu Rasial

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas berharap, pemerintah bersikap tegas merespons merebaknya isu rasial beberapa waktu terakhir ini.

Meski ada perubahan istilah, menurut dia, isu rasial itu tidak jauh berbeda seperti saat peralihan era orde baru ke era reformasi.

“Dulu (di zaman) Pak Harto, pribumi dan non-pribumi. Sekarang China dan non-China. Ini gawat kalau isu ini tidak diselesaikan,” kata Anwar, saat diskusi bertajuk ‘Meruwat Indonesia, Menjaga NKRI’ di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (28/12/2016).

Penyelesaian isu rasial diperlukan untuk menghindari munculnya gerakan rakyat yang lebih luas.

Menurut dia, pemerintah akan kesulitan apabila rakyat sudah bergerak.

“Bahasa rakyat berbeda dengan bahasa pemerintah, polisi dan TNI. Mereka punya bahasa dan cara tersendiri,” ujarnya.

Lebih jauh, Anwar juga mengingatkan, agar pemerintah menjaga pemerataan pembangunan infrastruktur demi menjaga pemerataan ekonomi.

Selama ini, masyarakat kerap menganggap pemerintah hanya memperhatikan pembangunan di Pulau Jawa.

Sementara, kawasan Indonesia bagian timur kurang tersentuh dengan baik.

Kondisi seperti itu, lanjut dia, berbahaya apabila terus dibiarkan.

Pemerataan pembangunan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, juga perlu dilakukan seperti halnya pembangunan di Jawa.

“Kita tidak ingin negeri ini terkoyak-koyak. Muhammadiyah punya sikap untuk membela NKRI secara sungguh-sungguh, secara serius,” kata Anwar.