Mendagri: Kualitas Pilkada Tak Ditentukan oleh Animo Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak khawatir terhadap rendahnya animo masyarakat terhadap Pilkada Serentak 2017.

Pada 15 Februari 2017, pilkada serentak akan digelar di 101 daerah.

Menurut Tjahjo, rendahnya animo masyarakat tidak menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan pilkada.

"Soal pesta demokrasi harus ramai atau tidak ya relatif. Ukurannya di kualitas. Di Jakarta ini kan yang ramai di media sosial," ujar Tjahjo, di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Tjahjo menyebutkan, kualitas pilkada ditentukan oleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, terjaminnya rasa aman saat pemungutan suara menjadi salah satu tolok ukur kualitas pilkada.

"Yang penting peningkatan partisipasi, keamanan terjamin, masyarakat memahami apa visi misi calon. Jangan salah pilih karena ini akan pimpin daerah lima tahun ke depan," kata Tjahjo.

Tjahjo berharap, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat.

Sebab, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah memberikan kewenangan bagi pasangan calon untuk dapat memasang atribut kampanye.

"Kewenangan untuk pasang atribut, beli kaos, baliho, dan sebagainya. Kalau dulu kan tidak. Sudah dipatok oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kalau kemarin 70an persen, kalau bisa sekarang meningkat," ujar Tjahjo.

Pemerintah akan terus menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

Tjahjo juga mengatakan, polisi didukung oleh TNI dan berbagai pihak akan membantu mengamankan daerah yang menggelar pilkada.

Sebelumnya, Anggota Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri, Hariyadi, mengatakan, semarak pilkada di sebagian besar daerah yang menggelar pesta demokrasi lokal itu tak terasa.

Menurut Hariyadi, 80 persen dari masyarakat pemilih di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota cenderung tak peduli.