Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Imigrasi Ungkap Data WN China yang Keluar-Masuk Indonesia

Kompas.com - 24/12/2016, 14:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengatakan, tidak semua warga negara asing (WNA) bisa masuk ke Indonesia.

Pemerintah, kata dia, memiliki konsep untuk memberikan akses masuk bagi WNA.

"Hanya orang asing yang bermanfaat dan orang asing yang tidak membahayakan keamanan serta kedaulatan yang kami terima," kata Ronny dalam diskusi Polemik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Ronny menuturkan, berdasarkan perlintasan yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia sejak Januari hingga 18 Desember 2016, WNA yang datang ke Indonesia mencapai 8.974.141 orang.

Sedangkan WNA yang keluar dari Indonesia sebanyak 9.370.098 orang.

Ronny menyebutkan, dari jumlah 8,9 juta perlintasan, WN China yang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443. Sedangkan WN China yang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang.

"Jumlah yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Namun belum dibedakan apakah mereka bekerja atau wisata," ucap Ronny.

Ronny menampik adanya "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Indonesia.

Sebab, Ronny menjelaskan, WN China yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas) sebanyak 31.030 orang. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, pemegang Kitas kerja 27.254 orang.

Menurut Ronny, pihaknya selalu berupaya mencegah masuknya TKA ilegal. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan tindakan keimigrasian kepada 1.837 orang WN China.

"Termasuk deportasi. Tidak hanya karena bekerja ilegal tapi juga ada yang over stay tourist. Dari jumlah itu 126 di proses di pengadilan," ujar Ronny.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah membantah mengenai rumor adanya jutaan tenaga kerja asal China di Indonesia.

Jokowi menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang.

(Baca: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

"Hitungan kita 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ucap Jokowi.

Jokowi mengakui ada target dari pemerintah untuk mendatangkan turis dari China sebesar 10 juta orang. Namun, Jokowi menyayangkan ada pihak yang memelesetkan dari turis menjadi tenaga kerja.

(Baca juga: Jokowi Minta Polisi Tindak Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China)

Kompas TV 5 WNA Tak Berdokumen Dicokok Petugas Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com